Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, mengisahkan, karena saat itu dirasakan perlu, maka DPR menyetujuinya.
"Tapi beberapa bulan kemudian Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa pemerintah Australia membatalkan hibah tersebut. Dan baru pada awal tahun 2012 pemerintah menyampaikan ulang bahwa hibah empat pesawat dari Australia itu jadi dilaksanakan," terangnya dalam penjelasan kepada wartawan, Senin petang (2/7) .
Yang aneh menurutnya adalah hibah itu membutuhkan dana perbaikan sebesar US$ 60 juta (US$ 15 juta per unit). Padahal saat yang bersamaan pemerintah Australia juga menawarkan pembelian enam unit pesawat Hercules sejenis yang siap operasional seharga US$ 90 juta (US$ 15 juta per unit).
"Artinya, harganya sama. Lalu apa makna dari hibah tersebut? Kenapa kok harga perbaikan sama dengan harga jual? Dalam waktu dekat Komisi I akan mempertanyakan masalah ini kepada pemerintah," ungkapnya.
Dikutip dari
antaranews.com, Pemerintah Indonesia dan Australia sudah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) hibah empat pesawat Hercules tipe C-130 H dari Australia itu pada hari ini, di tengah kunjungan Presiden SBY ke Australia.
[ald]
BERITA TERKAIT: