Basri Dodo: Tipisnya Intelektualitas dan Integritas Pemimpin di HMI Karena Proses Pemilihan yang Transaksional

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Senin, 25 Juni 2012, 18:12 WIB
Basri Dodo: Tipisnya Intelektualitas dan Integritas Pemimpin di HMI Karena Proses Pemilihan yang Transaksional
sidang pleno 3 PB HMI
RMOL. Konflik kepengurusan di tubuh PB HMI berujung pada rekomendasi Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK PB HMI) dan Keputusan Rapat Harian PB HMI dengan memecat Noer Fajrieansyah dan Niskalawati serta mengangkat Basri Dodo sebagai Pejabat Ketua Umum.

Pengangkatan dan pengukuhan Basri Dodo yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen PB HMI dilaksanakan pada sidang pleno 3 PB HMI yang diikuti sebagian besar fungsionaris PB HMI, Bakornas dan 15 BADKO HMI Se-Indonesia yang dilaksanakan di Graha Insan Cita (GIC), Depok sejak kemarin.

Dalam sambutanya, Koordinator MPK PB HMI Syamsuddin Radjab, mengatakan, dalam satu dasawarsa ini, PB HMI sudah 3 kali terpa masalah kepemimpinan yaitu periode 2000-2002, 2003-2005 dan 2010-2012. Karena itu, sambung Ollenk, begitu ia disapa, PB HMI harus mampu menangkap akar masalah yang terjadi berulang hingga 3 kali tersebut.
 
"Ada masalah besar di tubuh PB HMI menyangkut masalah kepemimpinan serta kecenderungan pemanfaatan organisasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga melabrak aturan main organisasi," tandas Syamsuddin Radjab yang didampingi oleh anggota MPK lainnya.
 
Menurutnya, pemecatan keduanya dikarenakan pelanggaran terhadap aturan main organisasi yang tidak dapat dimaafkan lagi.
 
Basri Dodo sendiri, dalam sambutanya mengatakan, untuk menjawab tantangan masa depan, HMI membutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi untuk mewujudkan visi misi HMI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 
"Tipisnya Intelektualitas dan integritas pemimpin di HMI, karena selama ini pemimpin yang terpilih berasal dari proses pemilihan yang transaksional," terangnya.
 
Sementara itu, Akbar Tanjung dalam orasi ilmiahnya, mengingatkan agar HMI mengembalikan peran dan fungsi organisasi sesuai dengan semangat Keindonesiaan dan Keislaman.
 
"Kedepan, menjawab persoalan mendasar bangsa. HMI harus kembali mensinergikan nilai-nilai Keislaman dalam lansekap Keindonesiaan. Dengan demikian, HMI bisa menjadi solusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya. [arp]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA