Pernyataan Presiden SBY Bisa Perkeruh Kebatinan Warga Papua

Karena penegasan itu tidak seharusnya dikeluarkan SBY dalam kapasitas Kepala Negara yang membawa kewajiban konstitusional melindungi hak-hak warga Papua.

"Orang Papua mengharapkan kejujuran dan empati SBY, bukan dengan mengabaikan harapan ataupun perasaannya guna mendapatkan keharusan perlindungan negara," tegas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Rabu (13/6).

Menurutnya, sebagai Kepala Pemerintahan yang rakyatnya berujung dari Sabang sampai Merauke, Presiden SBY dituntut memberi peran besar maupun langsung terkait permasalahan Papua yang dirasakan kian menganggu rasa aman warganya.

Termasuk, kata Syahganda, akibat ketidaknyamanan dalam terpenuhinya keadilan pembangunan, lemahnya kesejahteraan ekonomi, dan tidak diperhatikannya aspirasi politik masyarakat Papua untuk tumbuh secara bermartabat di dalam bingkai NKRI.

"Tapi, ini malah menerima komitmen menggetirkan dan membuat pedih warga Papua. Presiden SBY tidak mampu tampil terhormat sebagai kepala pemerintahan dan negarawan yang bertugas mengayomi rakyatnya sendiri," ujar Kandidat Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia ini.

Ia mengaku, pernyataan SBY itu dapat memperkeruh suasana batin warga Papua, karena tidak mendorong terciptanya antusiasme berikut optimisme khususnya bagi masyarakat Papua yang terus mendambakan keadilan hingga kini.

"Dengan sikap SBY itu pula, warga Papua bisa bersikap apatis pada pemerintah pusat, di samping menjadikan kemelut Papua akan bertambah kompleks di antaranya membuka kepentingan pihak asing, sebab Jakarta tidak mengedepankan pembelaan pada nasib warga Papua kecuali cenderung abai atau sekadar menyalahkan," ujar Syahganda,  anggota Dewan Pengarah Ikatan Alumi Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pusat ini. [zul]