Pertama adalah kegagalan pembangunan dalam mensejahtrakan rakyat terutama di bidang pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan. Kedua, terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Dan terakhir, sebagian masyarakat Papua sangat trauma dengan adanya pelanggaran HAM sebagai akibat operasi-operasi militer masa lalu.
"Semua masalah ini harus segera ditangani dan diselesaikan secara komprehensif dan jangan terlambat agar tak berlarut larut," ucap Hasanuddin lewat pesan elektronik yang dikirimkannya, Sabtu (9/6).
Sebelumnya dia menduga ada "tangan asing" bermain di Papua. Tujuannya antara lain, menciptakan instabilitas di Papua, dalam rangka mendorong dan mempercepat Papua keluar dari wilayah NKRI. Dan sayangnya, ketika skenario itu muncul, pemerintah dan aparat daerah dalam keadaan tidak solid atau bisa juga disengaja tak solid.
Untuk menghadapi ancaman campur tangan asing, harus dilakukan secara simultan melalui dua
track yaitu melalui operasi intelijen terpadu dan operasi khusus diplomasi. Operasi intelijen terpadu harus dilakukan secara terpusat karena daerah sudah tak efektif lagi, melibatkan semua komponen terkait, dengan melakukan kontra intelejen dan penggalangan yang mampu memotong semua jaringan.
Kemudian secara simultan Kemenlu harus lebih aktif mengorganisir, memotong dan melobi upaya-upaya "menginternasionalisasi" masalah Papua dalam dunia diplomatik.
"Kata kunci keberhasilan semuanya ada pada
political will Presiden SBY," pungkas dia.
[ald]
.jpeg)
BERITA TERKAIT: