Calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta bulan Juli mendatang diminta untuk memperjuangkan masalah air bersih di ibukota. Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengecam pemerintahan Fauzi Bowo yang mengkomersilkan air Jakarta. Sehingga air yang sebenarnya merupakan public goods kini menjadi private goods. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi saja yang dapat mengkonsumsi air bersih.
Menurut aktifis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Ishlah, air adalah hak asasi manusia. Namun ironisnya air kini menjadi barang mewah seperti halnya bahan bakar minyak.
"Lebih dari 40 persen rumah warga Jakarta tidak memiliki instalasi air bersih. Ini melanggar hak dasar hidup warga" kata Islah dalam diskusi bertema "Demokratisasi Air di Jakarta" yang digelar di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu siang (29/4).
Ishlah menyayangkan, tidak ada kandidat yang terlihat peduli pada persoalan ini.
Warga miskin di Jakarta saat ini terpaksa membeli air dengan harga Rp 37 ribu hingga Rp 85 ribu per meter kubik. Hal ini terjadi karena Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang seharusnya menjadi representasi negara untuk memenuhi hak atas air dan sanitasi telah terjebak dengan kontrak privatisasi. Hingga akhir 2010 PAM Jaya menanggung kerugian senilai hingga senilai Rp 1,3 triliun.
"Cagub dan cawagub harus mengembalikan fungsi air untuk publik dengan memutus kontrak kerjasama PT PAM Jaya dan mitra swasta. Pemerintahan baru di Jakarta harus menindak tegas rezim yang melakukan korupsi dalam kerjasama antara Pemda dan pihak swasta terkait masalah air ini, " demikian Ishlah. [guh]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: