Suara dari Yaman: Pemerintah Harus Pikirkan Cara Ambil Alih Minyak yang Dikuasai Asing

Tak dapat dipungkiri, kenaikan harga BBM akan menyebabkan sejumlah ekses negatif yang akan menyengsarakan rakyat. Dengan naiknya harga BBM kebutuhan bahan pokok juga akan merangkak naik, biaya transportasi mau tidak mau juga harus ikut menyesuaikan kenaikan harga BBM serta meningkatnya angka kemiskinan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Yaman, Muhammad Birrul Alim, dalam pernyataan yang diterima beberapa saat lalu (Sabtu dinihari, 31/3).

“Tanpa menaikkan harga BBM pun pemerintah bisa mencari solusi alternatif lain. Misalnya dengan lebih memaksimalkan lagi langkah penghemtan belanja kementerian dan lembaga yang bernaung di bawah pemerintah, memanfaatkan anggaran lebih dan memaksimalkannya untuk menutupi kebutuhan belanja Negara serta meningkatkan produksi minyak dan gas,” tulisnya.

Dia juga menyarankan, agar pemerintah mulai memikirkan langkah mengambil alih produksi migas tanah air yang sebesar 89 persen dikuasai asing.

Disamping itu pemerintah juga dituntut lebih cermat dalam mencanangkan program untuk masyarakat agar program yang ada tidak terkesan sia sia. Misalnya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

“Produk BLSM yang dicanangkan pemerintah bukanlah suatu solusi yang mendidik. Ia dapat memicu munculnya permasalahan baru seperti korupsi, penditribusian yang tidak tepat sasaran, pendataan yang tidak akurat dan mungkin semua akan mengaku menjadi miskin untuk mendapatkan BLSM serta dapat menimbulkan kesenjangan diantara masyarakat, karena masyarakat yang tidak mendapatkan BLSM akan merasa terdiskriminasi," ujarnya lagi. Menurut Muhammad Birrul Alim, produk produk yang kurang cermat seperti ini akan sangat membebani pemerintah dan termasuk pemborosan uang negara yang berdampak pada divisit dan pembengkakan anggaran belanja pemerintah. [guh]