"Sikap kami tetap sama dengan sebelumnya, kemungkinan banyak fraksi-fraksi yang juga akan menolak," Kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP, Pramono Anung, kepada wartawan di gedung Nusantara III DPR, Kamis (8/3).
Dia juga menolak kebijakan kompensasi Bantuan Langsung Tunai yang sekarang berganti nama dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sebesar Rp 150 ribu untuk keluarga miskin per bulan.
"Itu bukan bantuan, tapi alat kampanye. Itu tidak adil. Kita sudah pengalaman pada tahun-tahun kemarin," paparnya.
Seharusnya, jika pemerintah benar-benar mau membantu rakyatnya yang kesusahan bukan dengan bagi-bagi uang yang sifatnya sementara. Bantuan yang lebih berguna adalah pemerataan pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok daerah.
"Jangan dengan bagi-bagi uang," tekannya lagi.
[ald]
BERITA TERKAIT: