Karena itu, penolakan Fraksi PDI Perjuangan atas rencana pemerintah ini bukan tanpa alasan. Sebab, selain subsidi adalah hak dasar rakyat yang dilindungi UUD 1945, subsidi juga menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola negara.
"Maka jika subsidi makin dikurangi terus menjadi bukti pemerintah gagal menjaga amanat rakyatnya," kata anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 29/2).
Kata Dewi, yang merupakan kandidat doktor dalam bidang administrasi dan kebijakan publik UI, data yang diolah dari berbagai sumber menyatakan bahwa kurun waktu antara 2005 sampai 2012, kenaikan belanja birokrasi sebesar 20, 09 persen dan penurunan subsidi BBM untuk rakyat justru sebesar 53,57 persen. Pada tahun 2005 saja, belanja birokrasi sebesar 39,5 persen, sedangkan subsidi BBM sebesar 18,7 persen. Sedangkan pada tahun 2012, belanja birokrasi melonjak menjadi 20, 4 persen dan subsidi BBM menurun tajam hanya menjadi 8,7 persen.
Karena itu, lanjut Dewi, dua opsi yang ditawarkan pemerintah harus ditolak, apalagi kebijakan tersebut cermin dari praktek liberalisasi kebijakan publik di negeri ini. Pemerintah juga ternyata tidak menghitung dengan cermat efek dan resiko dari kebijakan yang tidak dilahirkan dengan proses yang benar. Bila harga minyak mentah dunia 80 dolar AS per barel, maka harga premium akan berkisar rata-rata sebesar Rp 4.500 rupiah sampai dengan Rp 5.000. Bila harga minyak mentah dunia mencapai 120 dolar AS per barel, maka premium mencapai harga Rp 6.500 sampai dengan Rp 7.000.
"Jadi pemerintah hanya akan memberikan besaran subsidi total 123,6 Triliun. Tidak akan bikin bangkrut negara ini, apalagi subsidi juga merupakan stimulus pergerakan ekonomi rakyat. efek besar yang terjadi jika pembatasan dan kenaikan harga BBM justru lebih besar diantaranya dengan terjadinya kenaikan di banyak sektor primer dan fundamental," tegas Dewi, sambil menegaskan bahwa yang bisa membangkrutkan negeri ini adalah utang dan bunga utang yang terus menerus menumpuk dan harus dicicil.
"Saya mendesak pemerintah untuk segera memberikan paparan sistem penerimaan negara dan menjelaskan kepada rakyat secara transparan berap besaran jumlah pemasukan negara sektor pajak dan non pajak. Saya yakin jika semua proper maka ke depan seharusnya rakyat mendapatkan subsidi yang lebih besar," demikian Dewi.
[ysa]
BERITA TERKAIT: