Adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR, Efendi Simbolon yang menyatakan tidak akan menyetujui dua opsi pemerintah untuk kenaikan harga bahan minyak (BBM) bersubsidi dengan alasan menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jangan cuma selamatkan APBN, selamatkan juga rakyat. Ini tidak adil. Kita harus selamatkan konstitusi kita," kesal Efendi saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM di Ruangan Rapat Komisi III, DPR, Jakarta, Selasa, (28/2)
Simbolon pun menyayangkan sikap pemerintah yang menawarkan dua opsi terkait pengurangan besaran subsidi penjualan bahan bakar minyak per liter.
"Kenapa pollingnya cuma dua? Pembatasan atau menaikkan? Kan masyarakat jadi tidak bisa memilih pilihan yang lain? Coba kalau dimasukkan opsi ketiga, tidak menaikkan BBM, pasti masyarakat memilih yang ketiga," papar Efendi.
Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengusulkan dua opsi terkait pengurangan besaran subsidi penjualan bahan bakar minyak per liter. Salah satunya adalah kenaikan harga jual eceran BBM sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000.
Opsi kedua adalah pemerintah tetap memberikan subsidi kepada harga eceran BBM dengan maksimal Rp 2.000 per liter untuk BBM jenis premium dan solar. Dengan opsi kedua ini maka berapapun harga minyak mentah dunia, harga eceran BBM akan tetap dapat subsidi. Maksudnya, kata dia, pemerintah tidak akan kesulitan menghadapi fluktuasi harga minyak mentah dunia.
[arp]
BERITA TERKAIT: