Marzuki juga menyebut Nining Indra Saleh gagal menjembatani komunikasi BURT dengan semua fraksi DPR. Marzuki Alie juga mengusulkan pencopotan Nining kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dia mengaku peringatan keras kepada Sekjen DPR sudah dikomunikasikan dan disepakati pimpinan DPR, antara lain Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Anis Matta, dan Taufik Kurniawan.
Mantan Wakil Ketua DPR, Zaenal Maarif, yang pernah membawahi urusan BURT di DPR mengaku heran terhadap sikap Marzuki. Berdasar pengalamannya, tiap rencana pembangunan gedung DPR selalu dibicarakan di BURT bersama Setjen, kemudian mesti dilaporkan ke pimpinan DPR. Sedangkan Setjen DPR hanyalah pelaksana pembangunan.
"Maka terhadap pembangunan ruang rapat Rp 20 miliar itu saya bertanya apakah proses itu sudah dijalani," ucapnya saat dihubungi
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 14/1).
Maka itu dia menilai banyak kejanggalan atas sikap Marzuki Alie dan para pimpinan DPR yang seolah terkejut dengan rencana renovasi fasilitas DPR itu.
"Dalam konteks ini, paling tidak Ketua BURT alias Marzuki Alie atau Wakil Ketua DPR itu pasti tahu. Masa tidak lalui BURT? Pembangunan atas keputusan Sekjen sendiri rasanya enggak mungkin," terangnya.
Mantan politisi Partai Demokrat ini juga meminta publik lebih jernih menilai Sekjen DPR yang faktanya punya dua bos (Presiden dan pimpinan DPR) serta dalam tugas-tugasnya terkait dengan banyak menteri seperti Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Sekretaris Negara.
"Karena dia punya dua bos. Membangun dengan Rp 20 miliar seperti itu harus ada pengertian dari BURT. Di tingkat menteri dia (Sekjen) pun punya bos-bos. Ini banyak kejanggalan dan mungkin ada kepentingan lain di luar DPR," terangnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: