"Video Komnas HAM menunjukkan bahwa pernyataan para pejabat Polri selama ini patut dipertanyakan, bahkan dapat diartikan telah melakukan kebohongan publik seperti prosedur tetap, jumlah korban, kasus penganiayaan yang terjadi, situasi di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) TB Hasanuddin kepada
Rakyat Merdeka Online, Rabu (4/1).
Mantan Sekretaris Militer Presiden ini meminta kebobrokan di Kepolisian harus segera diakhiri. Perlu keseriusan mereformasi Kepolisian karena Indonesia membutuhkan polisi yang profesional sebagai pengayom masyarakat yang dicintai rakyatnya. Dia yakin, reformasi Polri bisa dilakukan karena sesungguhnya masih banyak anggota polisi yang baik dan memiliki dedikasi tinggi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
"Konkritnya reformasi Polri antara lain, ganti Kapolri, benahi sistim perekrutan, merevisi juklak-juklak dan protap yang tak sesuai dengan tuntutan reformasi dan demokrasi, dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah polisi sipil," sebutnya.
Komnas HAM dan Polri berbeda data korban tewas dalam kasus kekerasan terhadap pengunjukrasa di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Kalau Komnas HAM menyatakan hingga saat ini terhitung tiga orang tewas, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menegaskan bahwa korban tewas dalam peristiwa itu hanya dua orang, yakni Arif Rahman (18) dan Syaiful alis Fu (17).
Komnas merilis, ketiga korban tersebut yakni Arif Rahman (18), Syaiful alis Fu (17), dan Syarifuddin (46). Sedangkan jumlah korban luka tembak yang berhasil dihimpun oleh Komnas dalam kasus tersebut berjumlah 30 orang.
[ald]
BERITA TERKAIT: