Tapi, sebenarnya menteri yang dimaksud Dipo Alam bisa ditebak, yaitu menteri yang tidak mau membela SBY terutama pada saat para tokoh agama membeberkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan SBY.
Pengamat politik Siti Zuhro menilai, selama ini memang yang selalu meluruskan pemberitaan miring terhadap presiden, hanya staf presiden, bukan para menteri. Padahal, kirtik itu biasanya bersangkutan langsung dengan kebijakan menteri. Mestinya, menteri-menteri itulah yang meluruskannya kepada publik.
"Beberapa poin kebohongan (Presiden SBY versi tokoh agama) kemiskinan, pengangguran, HAM, pemberantasan korupsi kurang serius," katanya kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 30/12).
Menurut Siti, agar para menteri sejalan dengan apa yang diinginkannya, Presiden SBY perlu mengultimatum para menterinya. Karena dia menegaskan, Presiden memiliki otoritas untuk meminta para menterinya menanggalkan jaket partai.
"(Tapi) saya nggak yakin yang seperti itu disampaikan. Karena SBY meminta yang lain itu paham. Itu kan politik harmoni yang selalu dijalankan Pak SBY," jelasnya.
Terkait dengan ancaman
reshuffle yang dilontarkan oleh Dipo, menurutnya, itu hanya ancaman, peringatan dini kepada para menteri untuk bekerja lebih giat lagi.
[zul]
BERITA TERKAIT: