Menurut data Kontras, pada tahun 2011 saja sebanyak 16 orang tewas tertembus peluru tajam aparat.
"Dalam hal pelanggaran HAM yang masif dan tak terkendali, maka bukan hanya pelakunya saja yang bertanggung jawab, tetapi penanggung jawab pemerintahan dalam hal ini presiden dapat dituntut secara hukum," terang Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) TB Hasanudddin pagi ini (Kamis, 29/12).
Dia menyebut, kasus aktual terjadi di Mesir terhadap mantan presiden Hosni Mubarak yang diseret ke pengadilan atas tuduhan pembiaran atau bahkan memberikan perintah untuk menembak demonstran.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: