Pengamat ekonomi Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan masalah korupsi sangat terkait dengan masalah politik anggaran yang menjadi domainnya legislatif dan eksekutif, baik di pusat dan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Nasional bahkan banyak yang tidak terserap sesuai dengan kebutuhannya.
“Bahkan banyak ditemukan kalau APBD cuma bisa menopang kurang dari 5 % pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu,†Kata Dahnil kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini.
Seharusnya dengan modus korupsi berjamaah yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat lewat anggaran pendapatan belanja, KPK bisa melakukan pencegahan lebih awal, seperti lewat regulasi yang ketat dan akuntabilitas anggaran yang dapat diakses langsung siapapun.
"Untuk itu, KPK seharusnya punya juga ahli ekonomi dan transaksi keuangan, untuk menyempurnakan tugas-tugas KPK dalam memberantas korupsi," ujar dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tirtayasa Serang, Banten ini.
Dahnil berharap pimpinan KPK baru yang akan dilantik nanti juga bisa menyelesaikan kasus-kasus mafia anggaran yang ada di pusat dan daerah, sehingga APBD dan APBN dapat berkontribusi aktif dalam pertumbuhan ekonomi.
Berbeda dengan pimpinan KPK saat ini yang terdapat pimpinan berlatar belakang ekonomi, yaitu M Jasin dan Haryono Umar, pimpinan KPK yang baru terpilih tidak ada satupun yang mempunyai latar belakang ekonomi. Kelimanya, termasuk Busyro Muqoddas, berlatar belakang hukum.
[zul]
.jpeg)
BERITA TERKAIT: