"Biaya terlalu besar hanya untuk menentukan kelulusan siswa. Angka setengah triliun terlalu besar untuk membiayai program yang sebenarnya tidak memiliki andil langsung dalam meningkatkan mutu pendidikan," kata anggota Komisi X DPR, Rohmani, melalui pesan elektronik yang dikirimkannya (Selasa, 6/12).
Sebaliknya, kata Rohmani, pemerintah seharusnya melakukan efisiensi anggaran, mengingat keterbatasan anggaran pendidikan. Apalagi UN bukan aktivitas yang memiliki kontribusi langsung terhadap perbaikan pendidikan nasional.
Ia juga menyayangkan pemerintah belum bisa menentukan skala prioritas kebutuhan rill pendidikan nasional. Yang ada selama ini, kata Rohmani, program yang disusun lebih pada untuk kepentingan elit birokrat.
Hal lain yang membuat angka Rp 580 miliar tersebut tidak realistis adalah
output dari anggaran tersebut. Rohmani mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk UN terlalu besar hanya sekadar menentukan kelulusan. Seharusnya biaya ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan pendidikan pada aspek lainnya.
Untuk diketahui, angka UN naik sebesar Rp 17,2 miliar dari anggaran UN tahun 2011 yang hanya sebesar Rp 562,8 miliar.
[dem]
BERITA TERKAIT: