"Dia kan sudah
reshuffle kabinet. Dia juga sudah berkali-kali mengadakan rapat koordinasi antar gubernur, antar Pemda-pemda, di Cipanas, di Bali," kata Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke-Circle Syahganda Nainggolan kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 5/12).
Karena itu, kalau masih ada kinerja para menteri yang tidak memuaskan, misalnya lamban menyampaikan informasi atas satu peristiwa, seperti runtuhnya jembatan Kukar Sabtu pekan lalu, itu bukan lagi kesalahan menteri. Itu menunjukkan SBY salah dalam menentukan pilihan siapa yang bisa membantunya dalam menyukseskan jalannya pemerintahan.
"Kalau ini memang sudah kesalahan SBY. Apalag ini sudah masuk periode kedua (dari KIB II)," tandasnya.
Menurut Syahganda, untuk proyek-proyek besar yang investasinya triliunan rupiah dari APBN seperti jembatan Kukar, Presiden harus menentukan siapa menteri yang akan memonitoring dan memelihara proyek tersebut. Karena pembangunan itu baik apabila ada perencanan, monitoring, dan pemeliharaan yang menjadi satu kesatuan.
"Tidak bisa hanya perencanaan, tapi tidak ada monitoring, dan pemeliharaan. "Jadi SBY ini hanya semangat di awal saja. Misalnya tentang MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Semangat dia. Tapi kalau sudah jalan ke lapangan, ya sudah dibiarkan saja," demikian Syahganda.
Keluhan SBY lamban menerima informasi ia sampaikan pada saat menyampaikan kata sambutan sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (2/12).
"Saya mau beri koreksi, sistem pelaporan cepat sering tidak berjalan dengan baik. Saya beri contoh, ketika ada peristwa ambruknya jembatan di Sungai Mahakam, saya terima berita itu dengan SMS yang masuk dan berita di media massa, bukan dari sistem. Padahal itu sudah berjalan satu jam," ungkap SBY.
[zul]
.jpg)
BERITA TERKAIT: