Demikian disampaikan aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Mustar Bona Ventura, kepada
Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 22/11).
Menurut Bona, klarifikasi maupun penyangkalan terhadap segala sesuatu terkait prosesi pernikahan Ibas-Aliya harusnya bukan dijelaskan oleh Jubir Presiden. Ketika penjelasan dilakukan oleh Jubir Presiden, maka pernikahan itu merupakan acara kepresidenan. Karena presiden adalah jabatan politik maka berarti pernikahan tersebut bersifat politis.
"Hendaknya Istana mulai belajar berpikir ilmiah, bukan debat kusir dengan melakukan penyangkalan atas apapun disertai dengan data lain sebagai penyangkalnya," kata Bona.
Kalau mau menyangkal bahwa pernikahan tersebut tidak menghabiskan biaya Rp 12 miliar seperti disampaikan Bendera, kata Bona, seharusnya disampaikan SBY, Hatta, Ibas atau kepanitiaan pernikahan, bukan Julian. Mereka-mereka harus menjelaskan secara terbuka dan terperinci berapa besarnya biaya pernikahan, dari mana sumber pembiayaanya dan ada atau tidak keterkaitan pembiayaan itu dengan jabatan yang sedang diemban.
Mereka kata Bona, misalnya harus menjawab, apakah penggunaan mobil kebakaran untuk penyemprotan membersihkan jalan di biayai APBN atau panitia? Apakah pelibatan dua Kodam untuk pengamanan merupakan permintaan panitia atau perintah Presiden? Apakah penggunaan Istana Cipanas itu di sewa panitia atau sumbangan negara? Atau apakah peliburan SD Alam Cikeas, pembatasan pedagang dan angkutan Cipanas merupakan imbauan panitia atau ada keterlibatan aparatur negara?
"Semua penjelasan tersebut penting untuk menjernihkan, apakah pernikahan itu sebuah prosesi cinta pribadi atau perintah negara, sehingga jelas batasan keterlibatan negara dalam penggunaan anggaran dan kewenangan dalam pernikahan tersebut," imbuh Bona.
[dem]
BERITA TERKAIT: