Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Batoegana, kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 21/11), tidak mempermasalahkan, bila memang akhirnya Hatta diputuskan Rakernas sebagai Capres, meski saat ini masih duduk di kabinet sebagai Menko Perekonomian.
"Nggak ada UU yang mempermasalahkan itu. Setiap orang boleh bercita-cita. Setiap kader ingin pimpinannya (yang maju sebagai Capres). Enak atau tidak enak. Tapi nggak salah, silakan saja. Kalau ada partai mengusung si A, si B, kita acungi jempol saja," jelasnya.
Meski begitu, Sutan memastikan partainya tidak akan ikut partai-partai tersebut buru-buru menetapkan Capres. Karena bagi Partai Demokrat, tahun 2011-2013 adalah tahun bekerja. Nah, berikutnya, tahun 2013-2014 barulah tahun politik, menentukan siapa yang akan diusung. "Tidak ada istilah terlambat," tegas Sutan.
Selain itu, masih kata Sutan, calon-calon yang sejak awal diumumkan pasti akan 'digerjaji' oleh orang-orang yang tidak suka. Dia menyontohkan sosok Sri Mulyani, yang langsung ditolak beberapa kalangan bahkan memasang foto mantan menteri Keuangan ini dengan taring dalam setiap aksi. Padahal, kata Sutan, Sri Mulyani tidak bersalah. Begitu juga dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizak Bakrie, kasus lumpur Lapindo langsung diungkit-ungkit.
"(Lagi pula) nggak ada manfaatnya (terburu-buru). Nanti orang bilang (Demokrat) kemaruk banget. Sekarang saja masih jadi Presiden. Pasti orang tidak simpati. Orang akan bilang lihat dulu banjir, infrastruktur rusak. Makanya, kita bekerja dulu saja," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: