RMOL. Akar masalah yang selama ini menyertai keberadaan Tenaga Kerja Indonesia berada di hulu, yaitu pola rekruitment TKI yang tidak dapat dikendalikan negara, dalam hal ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dua lembaga itu dinilai tidak hadir secara maksimal dalam proses rekruitmen TKI. Karena negara kalah oleh prilaku
rent seeking Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
"Jadi secara teknikal permasalahan sudah hadir di tingkat hulu (rekruitmen dan penempatan) sehingga masalah muncul sangat ramai di tingkat hilir, yakni perlindungan yang juga sangat absen," kata pengamat ekonomi Dahnil Anzar Simanjuntak pada
Forum Rountable Dialogue BNP2TKI di Cisarua, Jawa Barat siang ini (Kamis, 17/11).
Tak hanya itu, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ageng Tirtayasa Serang, Banten, ini menilai pemerintah tidak memiliki visi dalam pengelolaan TKI. Pemerintah, tambah Ketua Buruh Tani dan Nelayan PP Pemuda Muhammadiyah ini, hanya terjebak pada motif jangka pendek yakni remitensi dan devisa, serta pengurangan pengangguran, dan kemiskinan.
[zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: