Pos itu dideklarasikan Wakil Ketua DPD Laode Ida dan politisi senior Golkar, Zainal Bintang, pada 29 September lalu. Pasalnya, Pos P2MA sempat berkantor di gedung DPD, komplek parlemen Senayan selama tiga hari. Tapi kemudian ditutup karena menuai banyak teror.
Kabar terakhir, Pos sudah menerima sekitar 20 pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban mafia anggaran. Bahkan Zainal Bintang sempat mengungkapan, ada 10 anggota Dewan yang terindikasi terlibat jaringan mafia anggaran berdasarkan laporan masyarakat yang sudah diverifikasi.
"Kami tidak berhenti karena teror. Sebentar lagi kami akan buka kantor baru di kawasan Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Kami gunakan kantor kosong hasil sumbangan Lembaga Kajian Hukum Nasional," kata Zainal Bintang kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 12/10).
Bintang berharap di kantor tersebut para calon pelapor lebih berani membuka fakta-fakta tanpa harus takut teror. Kantor mereka di lantai 8 gedung DPD, komplek MPR/DPR/DPD, Senayan, sebelumnya, dianggap terlalu tertutup bagi masyarakat umum.
"Kami dituduh memburu penyamun di sarang penyamun," ujarnya.
Selain itu, pekan depan Pos P2MA akan membuka website sebagai bentuk transparansi kinerja mereka kepada publik. Kata Bintang, Pos P2MA justru akan semakin memantapkan tugas dan fungsinya sebagai gerakan moral yang mendorong pemberantasan kejahatan anggaran negara. Bahkan, Pos sudah mendapat sokongan "darah baru" dari sekitar 20 advokat senior.
"Ingat ya, kami ini bukan proyustisia, tapi
moral force. Kami berpikir, wabah korupsi tidak hanya bisa diberantas dengan proyustisia, tapi dibutuhkan juga gerakan moral yang menekan," jelasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: