Bentrokan itu mengakibatkan korban di kedua pihak. Dari pihak buruh, seorang pekerja bernama Petrus Ayamiseba, tewas ditembus peluru aparat. Sedangkan di pihak polisi dikabarkan satu orang tewas dan tujuh lainnya luka parah.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan, evaluasi harus dilakukan karena dari informasi yang didapatnya ada beberapa kejanggalan. Pertama, tindakan menembak mati warga yang sama sekali tidak bisa dibenarkan baik dari segi HAM maupun prosedur tetap yang berlaku. Kedua, dia meminta kepolisian juga mengevaluasi perlengkapan pasukan di lapangan.
"Polisi harus mengevaluasi prosedur berlaku. Kalau menghadapi rakyat yang rusuh, harusnya mereka dilangkapi perlengkapan yang memadai melindungi nyawa mereka seperti helm, gas air mata, tidak sembarang turun," katanya kepada
Rakyat Merdeka Online, Selasa (11/10).
Dia juga menyoroti pemerintah daerah setempat yang harusnya cepat tanggap menjadi jembatan komunikasi antara buruh dengan PT Freeport. Rusuh kemarin adalah klimaks dari protes massa buruh dan penduduk asli yang tidak diperlakukan adil oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Protes sudah berlangsung berpekan-pekan tapi belum ada titik temu.
"Pimpinan daerah setempat yang paling bertanggungjawab menjembatani," tegasnya.
TB melihat, persoalan di Freeport murni karena konflik masyarakat dengan perusahaan asing yang tidak baik memperlakukan penduduk asli. Tidak ada unsur gerakan separatis atau permainan asing yang berada di baliknya.
"Saya tidak lihat campur tangan asing, justru dia (masyarakat) melawan Freeport. Menurut saya, tuntutan mereka harus dapat banyak perhatian karena Freeport sudah ambil keuntungan sangat besar dari Indonesia. Ironis kalau masyarakat di sekitarnya, pekerjanya dalam keadaan yang membahayakan dirinya tapi gajinya juga tidak sesuai. Gaji orang Amerika Serikat disana malah berlipat-lipat besarnya," tandasnya.
[ald]
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: