"Dalam urus satu kasus, KPK biayanya lebih besar dari kejaksaan atau kepolisian. Jadi ngawur yang bilang KPK itu kurang dananya. Kalau perlu ICW akan kita undang ke dalam rapat biar mengerti dulu baru bicara," kata anggota Komisi III DPR dari Golkar, Nudirman Munir, dalam diskusi "KPK, Sesuatu Banget" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/10)
Hal itu dikatakannya menanggapi kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) soal diskiriminasi anggaran di antara lembaga hukum. Tapi persoalan utamanya, menurut Nudirman, KPK melulu fokus di wilayah penindakan, tidak di wilayah pencegahan korupsi.
"KPK mesti melakukan amanat UU dalam mencegah korupsi. Persoalannya sekarang adalah kenapa KPK tidak masuk ke masalah yang sebetulnya, yaitu modus operandi korupsi di pemerintah pada saat tender," jelasnya.
Saat tender itulah modus operandi korupsi dimulai. Nudirman mencontohkan, ada beberapa perusahaan yang ikut tender proyek, tenyata semuanya dimiliki oleh satu orang.
"Kalau dilihat dari kasus yang ada, itu yang banyak terkena adalah dari pemerintah. Tapi, kalau anggota DPR yang kena satu atau dua orang, gaungnya sudah sampai ke langit ketujuh. Saya pikir, kalau yang kena cuma satu atau dua dari 560 orang itu wajar saja, saya bukan lakukan pembenaran," tegasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: