Maka itulah politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, bersama Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, mendeklarasikan Pos Pengaduan Praktek Mafia Anggaran. Menurut Bintang, saat ini harus diambil langkah-langkah tertentu untuk membantu mengeliminasi praktek mafia tersebut.
"Kami mendesak Presiden supaya segera menindak pejabat kementerian serta anggota kabinet yang terindikasi terlibat dalam praktek mafia anggaran," kata Bintang kepada
Rakyat Merdeka Online, Kamis (29/9).
Dia juga meminta semua pimpinan parpol segera menindak anggotanya yang ada di Badan Anggaran DPR dan memberikan sanksi bagi mereka yang terindikasi melakukan praktek kotor itu.
"Presiden dan semua pimpinan parpol harus mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti proses kasus hukum pejabat kementerian dan anggota parpol yang terindikasi praktek mafia anggaran," ujarnya.
Untuk membuktikan keseriusannya mengusut keberadaan mafia-mafia anggaran, Bintang mengajak masyarakat juga pro-aktif memberikan laporan atau pengaduan soal mafia anggaran kepada pihaknya. Syaratnya, identitas pengadu lengkap dan berdasarkan data-data yang lengkap, seperti identitas pelaku, jenis kasus, dan tahun anggaran sehingga tidak bernuansa fitnah, tetapi sebagai bukti yang membenarkan terjadinya kasus mafia anggaran.
[ald]
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: