Kementerian Keuangan pimpinan Agus Martowardojo dinilai terlalu birokratis, mengganggu kerja kementerian yang bermitra dengan Komisi yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi UKM, dan BUMN itu.
"Banyak kelemahan yang harus diperbaiki terutama di sektor keuangan. Contohnya, anggaran sudah disepakati sekian, tapi di tengah jalan tiba-tiba ada penghematan berapa persen. Ini jadi kendala dalam hal penyerapan kementerian terkait Komisi VI," kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Muhammad Azhari, kepada
Rakyat Merdeka Online, Kamis (29/9).
Menurutnya, inkonsistensi dari kesepakatan awal berakibat pada penurunan kinerja kementerian perdagangan, perindustrian, dan Koperasi-UKM. Dia menegaskan juga, ada kelemahan di dalam koordinasi antar menteri perekonomian.
"Saya melihat itu salah satu contoh lemahnya koordinasi. Dalam menerapkan penyerapan terlalu birokrasi, ganggu kerja industri dan BUMN. Harus segera disinergiskan. Dan saya lihat masalah ini agak berat di kementerian keuangan," katanya.
Dia berharap, kalau betul reshuffle terjadi pada wilayah menteri ekonomi, dihasilkan tim yang punya sistem koordinasi kuat.
"Di samping itu, kalau bisa mendukung kinerja presiden. Untuk siapa-siapanya, itu kan hak presiden. bagi saya tidak masalah kalau dari partai asalkan profesional," tandasnya.
[ald]
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: