RESHUFFLE KIB II

Yang Pernah Dilamar SBY Tunjuk Titik-titik Terlemah Kabinet

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>

LAPORAN: ALDI GULTOM

Jumat, 23 September 2011, 11:23 WIB

RMOL. Saat isu reshuffle bergulir sekitar bulan Maret lalu, Partai Gerindra dibujuk Presiden Yudhoyono untuk bergabung ke dalam kabinet. Namun komunikasi langsung antara Gerindra dan SBY kala itu menemukan jalan buntu. Kini, ketika rencana reshuffle tinggal menunggu ketuk palu Istana, Gerindra meminta SBY menunjuk pembantu-pembantu baru yang lebih profesional.

"Rapor para menteri sudah dibuat UKP4. Tentu presiden juga sudah mendengar suara publik dan beliau merasakannya. SBY jangan sampai mundur dalam mewujudkan kesejahteraan, harus terus maju beberapa tahap," kata Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 23/9).

Dengan 60 persen perolehan suara yang didapatnya di Pemilu 2009, lanjut profesor bidang kehutanan ini, SBY berhak memilih menteri profesional sehingga kinerja pemerintahannya lebih baik di sisa waktu periode.

Kriteria yang diberikan Gerindra pada SBY adalah menteri-menteri yang baru tidak lagi harus memakan waktu banyak untuk belajar belajar dan beradaptasi di kabinet. Dalam waktu singkat, menteri baru harus mampu memahami masalahnya.

Beberapa sektor yang wajib menjadi titik perhatian Presiden, papar Suhardi, adalah persoalan krisis pangan dan air, pemberantasan korupsi dan sistem transportasi massal yang semrawut.

"Penanganan lingkungan hidup sangat menurun kualitasnya. Impor pangan besar-besaran dan tidak terkendali bahkan anggap impor itu menyelesaikan masalah padahal memperparah masalah. Kemudian persoalan korupsi sangat mendera. Penanganan transportasi yang aneh seungguhnya juga harus diselesaikan dengan angkutan massal, bukan malah menghentikan pembangunan monorel dan mengurangi kereta api. Banyak persoalan yang harusnya jadi kunci malah dibelokkan, tidak to the point," paparnya.

"Selain itu, menteri-menteri yang kini didera penyakit serius tentu wajar sekali untuk dicopot agar tidak menghambat kerja keseluruhan pemerintah," imbuh dia singkat.

Mengenai komunikasi antara Gerindra dengan Presiden yang pernah terjadi sebelumnya terkait reshuffle, Suhardi mengakui kali ini komunikasi membahas reshuffle bisa saja terjadi lagi jelang dua tahun pemerintahan SBY-Boediono.

"Dulu memang ada komunikasi dengan kami soal reshuffle, tapi sekarang ini saya tidak tahu. Mungkin saja dengan Pak Prabowo (Pendiri Gerindra) tapi kita tak ketahui. Atau mungkin saja ada orang lain yang diajak komunikasi," aku Suhardi.[ald]