Oleh karena sudah pernah terjadi berulang kali, maka fenomena semacam ini seharusnya sudah tidak masalah lagi di tengah masyarakat. Semua pihak diminta menerima kenyataan secara lapang dada dengan tetap memperhatikan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah.
"Kelihatannya, tahun ini sudah dipastikan ada perbedaan. Mempersoalkan perbedaan tersebut tentulah tidak bijaksana karena masing-masing kelompok memiliki argumentasi yang menurutnya sangat kuat. Oleh karena tidak mungkin disatukan, maka yang paling mungkin dilakukan adalah menghargai semua pendapat dan mentoleransi perbedaan yang ada," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay sesaat lalu sebelum beranjak ke Zurich Swiss untuk menghadiri One Young World Forum II.
Dia ingatkan bahwa tugas utama pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas ibadahnya dengan baik. Dalam melaksanakan pelayanan tersebut, pemerintah harus netral dan tidak pandang bulu.
Namun demikian, Saleh meminta agar pemerintah menjadi tonggak penyangga utama dalam membina ukhuwah. Pemerintah tidak boleh berpihak pada satu pendapat dan cenderung menafikan pendapat lain. Bila ini terjadi, pasti ada kelompok umat Islam yang merasa tersakiti dan seakan dianaktirikan.
Pengalaman pada tahun-tahun yang lalu sudah cukup menjadi I'tibar bagi pemerintah. Selama ini dia melihat pemerintah tidak netral. Pemerintah, khususnya kementerian agama, cenderung hanya mendengarkan argumen kelompok tertentu dan meninggalkan yang lain
"Jangan sampai karena menteri dan pejabatnya dari kalangan tertentu, lalu merasa paling pantas untuk diikuti. Sikap ini tentu tidak baik diterapkan ditengah pluralitas praktik keagamaan yang ada di Indonesia," kata Saleh mengakhiri pernyataannya.
[ald]
BERITA TERKAIT: