Rizal Ramli menyampaikan hal tersebut pada Diskusi Perubahan bertema 'Papua Dianaktirikan, Kini Terancam Lepas,' yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0, Selasa (16/8).
"Kondisi itu diperparah dengan perilaku elit dan kebijakan anggaran Papua yang ugal-ugalan. Dana-dana dari pusat, di luar anggaran rutin, hanya 30 persen yang sampai ke rakyat. Sedangkan 70 persen-nya habis oleh birokrat dan politisi lokal. Saya meminta agar anggaran Pemda diawasi sehingga persentasenya bisa dibalik, 70 persen untuk rakyat. Jika ini terjadi, barulah manfaat NKRI dapat dirasakan rakyat Papua," ujar Rizal Ramli.
Soal kesejahteraan menjadi salah satu masalah paling krusial di Papua. Rizal Ramli menambahkan, banyak dari aktivitis Papua yang antiotonomi daerah, bahkan yang mulai berfikir tentang negara Papua, adalah mantan-mantan aktifis dan mahasiswa di sekitar Jogya, Malang dan Bali.
"Waktu saya datang ke sana, sebagai sesama aktifis hubungan kami langsung cair dan akrab. Mereka mengatakan jika negara dipimpin tokoh-tokoh pergerakan yang menghayati demokrasi, HAM, dan memiliki empati terhadap rakyat Papua, mereka tidak perlu berjuang untuk Papua merdeka," ujarnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: