Sikap melunak pemerintah Suriah ini ditunjukkan dengan berjanji akan secepat mungkin menggelar pemilihan umum yang bebas dan transparan sebelum akhir tahun. Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem menegaskan bahwa pemerintah Suriah akan berkomitmen melanjutkan proses reformasi sesuai yang diarahkan oleh Presiden Al Assad.
"Suriah akan menggelar pemilu yang bebas dan transparan untuk memilih parlemen yang mencerminkan aspirasi rakyat," kata Walid Muallem, dalam sebuah pertemuan dengan para duta besar di Damaskus, seperti dikutip kantor berita Suriah,
SANA (Minggu, 7/8).
Sebelumnya, Presiden Assad juga telah mengeluarkan dekrit yang mengizinkan berdirinya partai politik yang beroposisi dengan pemerintah. Namun keputusan ini tidak diindahkan oleh kelompok oposisi karena dianggap hanya sebagai pengalih perhatian para pengunjuk rasa saja.
Kecaman terhadap pemerintah Al Assad beberapa hari belakangan ini muncul dari tiga negara maju, yaitu AS, Prancis dan Jerman. Ketiga negara ini mengecam Presiden Bashar Al Assad karena telah melakukan kekerasan secara membabi buta dan tak pandang bulu terhadap para pendemo anti-pemerintah. Rencananya ketiga negara ini juga akan memberikan sanksi khusus terhadap pemerintah Suriah.
Sementara itu, pihak PBB juga telah melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Al Assad. Inti pembicaraan tersebut adalah mempertanyakan sikap Presiden Al Assad yang tidak mengindahklan instruksi PBB untuk menghentikan kampanye militernya terhadap pihak oposisi.
[yan]
BERITA TERKAIT: