Jumlah Menteri yang Harus Dipecat Bertambah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>
LAPORAN: ALDI GULTOM
  • Rabu, 22 Juni 2011, 16:49 WIB
RMOL. Sudah saatnya Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet dan menaruh orang-orang yang mau serius bekerja untuk memperbaiki kondisi bangsa terkait dengan tugas pokok departemennya. Syarat itu harus dilakukan bila SBY mau melanjutkan kepemimpinan sampai 2014.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arif Poyuono. Kemarin DPR menyebut empat menteri yang harus diganti, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menag Suryadharma Ali (SDA), Menlu Marty Natalegawa, dan Mensos Salim Segaf Al Jufri. Arif menambahkan, tiga menteri lain yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menkeu Agus Martowardojo. Selain itu, BNP2TKI yang saat ini masih dikepalai Jumhur Hidayat, wajib dibubarkan.

"Yang paling mencolok adalah Menakertrans yang tidak qualified, dia tak mengerti menciptakan lapangan kerja. Menaker kita ini cuma bisa mengirim TKI tanpa berpikir yang lain seperti transmigrasi yang terkait dengan pembukaan lapangan kerja," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu petang (22/6).

Sedangkan untuk BNP2TKI harus dibubarkan sehingga tidak perlu lagi negara memikirkan penempatan TKI di negara lain. Negara harus fokus memperluas kesempatan kerja pada rakyat yang menganggur.

"Buka saja perkebunan 1 juta hektar, rakyat bisa aman tidak disiksa, tidak diperkosa, tidak dipancung," tegasnya.

Arif menyebut jabatan menteri strategis yang dipegang Hatta Rajasa, Mustafa Abubakar dan Agus Martowardojo harus dialihkan ke para profesional yang mau tulus bekerja untuk rakyat.

"Mereka semua gagal menciptakan lapangan kerja. Apalagi Menko Perekonomian dan Menteri BUMN yang harus jadi lokomotif, Menkeu jangan cuma jadi kasir," tegasnya.
 
Arif mengakui reshuffle sebagai jalan keluar melakukan perbaikan. Tapi yang lebih penting adalah SBY mengubah kepribadiannya yang penakut dan peragu.

"Memang pribadi SBY peragu dan penakut, takut dijatuhkan partai-partai. Sebenarnya dia harus punya niat yang baik, bukan kekuasaan tapi bagaimana bekerja untuk rakyat. Katanya ekonomi maju kok makin hari bertambah jumlah TKI kita," tegasnya.[ald]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA