Muka Muhaimin Ditaruh Dimana (Nggak Tau Malu Kalau Nggak Mundur)

Seperti diberitakan Harian Rakyat Merdeka hari ini (Rabu, 22/6) Dua hari terakhir, Imin (sapaan Muhaimin) dua kali diundang DPR, tapi tidak respon. “Ala­san­nya, sedang ada di Tegal (Jawa Tengah) untuk menghadiri Nakertrans Expo 2011. Pa­dahal, itu kan cuma kegiatan seremonial yang bisa diwakilkan,” kata Ketua Ko­misi IX DPR Ribka Tjiptaning kepada Rak­yat Merdeka, tadi malam. Informasi yang be­redar di media online, selain un­tuk aca­ra tersebut, Imin juga bertahan di Tegal karena menghadiri acara pe­lantikan Ketua DPC PKB Tegal.

Komisi yang dipimpin Ribka bahkan ber­sedia menunggu kedatangan Imin sam­pai pukul 23, tadi malam. Namun, Imin beralasan, dari Tegal meng­gu­na­kan kereta api, dan baru sampai Jakarta men­jelang tengah malam. Sehingga tidak akan sempat ke DPR.

Sehari sebelumnya, Menaker juga absen saat konferensi pers bersama di Ke­menkumham. Yang datang saat itu Menkumham Patrialis Akbar, wakil dari pihak Kemenlu (karena Menlu di­panggil DPR), dan Ketua BNP2TKI Jum­hur Hidayat.

DPR sangat geram dengan sikap Imin yang kesannya menganggap remeh per­soalan Ruyati. Mereka meminta Imin mundur dari jabatannya. Bahkan, de­sa­kan itu sangat deras bergulir di dunia ma­ya. Komunitas Tweeps di Twitter sam­pai-sampai menyebut, Imin tidak punya urat malu kalau tidak mundur jabatan.

Tadi malam, Rakyat Merdeka meng­hu­bungi Abdul Kadir Karding, orang PKB yang juga sahabat Imin. Dikontak menjelang pukul 22.00 wib, Karding mengaku sedang mendampingi Imin di Tegal. “Dia ada di samping saya, se­dang tidur,” katanya.

Kata Karding, penilaian bahwa Mu­haimin tak punya malu dan tak pu­nya muka itu terlalu berlebihan. Ka­rena tu­gas Kemenakertrans mengirim dan memberikan pelayanan yang baik ke­pada para TKI. “Kita boleh marah dengan jatuhnya hu­kuman itu, tapi jangan emosi,” kata Karding yang ikut perjalanan kereta api dengan Imin.

Ribka dan kawan-kawannya di DPR jengkel dengan sikap Imin. “Lama-la­ma, saya ikutan demo dan mogok ma­kan bersama para buruh dan masyarakat di depan kantor Cak Imin nih! Biar dia malu,” kata Ribka kesal.

Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso me­ngatakan, DPR memberikan waktu tiga bulan bagi menteri untuk me­na­ngani kasus Ruyati dan TKI lain. Jika da­lam waktu itu tidak ada per­kem­bangan berarti, para menteri terkait ha­rus mundur. Bukan hanya Me­na­ker­trans, tapi juga Menlu Marty Na­ta­le­gawa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sosial Salim Segaf Al Ju­fri, dan Kepala BNP2TK M Jumhur Hi­dayat.

“Kalau mereka abai, lebih baik mun­dur saja dari jabatan masing-masing se­bagai bentuk pertanggungjawaban ka­rena tidak mampu memenuhi perintah ne­gara melindungi warga negara kita di luar negeri,” kata Priyo usai paripurna di gedung DPR, kemarin.

Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, harusnya Imin saat ini tampil aktif memberikan pen­je­la­san.“Dia heran, kenapa Imin seperti orang bisu.

Anggota Komisi IX Rieke Diyah Pi­ta­loka menyesalkan cara kerja Imin. Presiden harusnya mengevaluasi kerja Menaker.

Politisi Gerindra Permadi meng­ingat­kan agar Presiden menegur Menaker yang lebih mementingkan urusan partai ketimbang negara. “Negara sedang kalut begini kok malah ngurusin DPC,” ka­tanya saat hadir di JLC, tadi malam.

Kemarin sore, Kemenaker me­nge­luar­kan rilis tertulis soal Ruyati, se­ka­li­gus menanggapi hasil paripurna DPR yang meminta pengiriman TKI di­hen­tikan sementara.

Kemenaker menyatakan, selama ini su­dah melakukan soft moratorium deng­an cara pengetatan penempatan TKI ke Arab Saudi. Dia mengklaim, per­nah dua bulan tidak melakukan pengi­riman sama sekali. [guh]