Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Tiru Soeharto, Prabowo Bisa Pilih Wapres dari Luar Jawa

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>
LAPORAN: WIDODO BOGIARTO
  • Selasa, 17 November 2026, 02:51 WIB
Tiru Soeharto, Prabowo Bisa Pilih Wapres dari Luar Jawa
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)
Kecil Besar
rmol news logo Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang menunjuk Cawapres dari Partai Gerindra yang berasal dari luar Pulau Jawa. 

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, penentuan figur pendamping Presiden tidak seharusnya didasarkan pada pertimbangan primordialisme atau asal daerah, melainkan kapasitas, integritas, dan kemampuan menjaga stabilitas nasional.

Amir mengatakan, Indonesia memiliki sejarah kepemimpinan nasional yang menunjukkan bahwa Wapres tidak harus berasal dari Pulau Jawa. 

Salah satu contohnya adalah Adam Malik, yang berasal dari Pematangsiantar, Sumatera Utara. Adam Malik menjabat Wapres pada periode 1978-1983.

“Siapa pun wapres dari Gerindra bisa dari luar Jawa. Era Soeharto, Wapres pernah berasal dari luar Jawa,” kata Amir, dikutip Selasa 17 November 2026.

Menurut Amir, Prabowo perlu mempertimbangkan lebih luas faktor geografis dan representasi nasional dalam menentukan sosok Wapres. Indonesia bukan hanya Jawa, sehingga kepemimpinan nasional perlu mencerminkan keberagaman kekuatan politik dan wilayah.

Lebih jauh, Amir menilai persoalan utama yang harus menjadi pertimbangan Prabowo bukan semata-mata siapa tokoh yang paling kuat secara politik, melainkan siapa yang mampu membantu Presiden menghadapi berbagai tantangan selama pemerintahan hingga 2029.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan Prabowo yang berorientasi pada kepentingan rakyat berpotensi berhadapan dengan kepentingan kelompok ekonomi dan politik tertentu.

Menurut Amir, komitmen Prabowo menjalankan Pasal 33 UUD 1945, khususnya pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dapat mengganggu kepentingan oligarki yang selama ini menikmati keuntungan dari penguasaan sumber daya nasional.

“Prabowo harus menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kepentingan negara dan rakyat harus menjadi prioritas. Presiden juga harus bebas dari praktik KKN dan primordialisme,” kata Amir.

Ia menilai, apabila kebijakan pemerintah benar-benar diarahkan untuk membenahi pengelolaan sumber daya nasional, bukan tidak mungkin muncul resistensi dari kelompok yang merasa kepentingannya terganggu.

Karena itu, keberadaan Wapres yang memiliki kemampuan politik, memahami persoalan intelijen dan keamanan nasional, serta mampu membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik menjadi penting.

“Targetnya, Wapres yang dipilih harus mampu memberikan stabilitas nasional, terlebih ketika muncul berbagai ancaman terhadap Presiden Prabowo,” pungkas Amir. rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA