"Kenapa juga tidak ada apresiasi dari publik ketika AU (Anas Urbaningrum) mundur sebagai anggota DPR karena keinginan kuatnya untuk kasih
uswah (contoh) pada pimpinan partai lainnya yang kini jadi menteri atau anggota dewan dan juga keseriusannya untuk urus PD," kata Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Mamum Murod Al Barbasy, kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 17/6).
"Kenapa juga pimpinan parpol lain yang saat ini menjabat sebagai menteri atau anggota dewan tidak dipersoalkan. Mereka (Tjipta Cs) mestinya
fair," sambung politikus muda ini.
Padahal, sambungnya, sejauh ini ada beberapa nama menteri atau anggota dewan yang menempati posisi strategis di partai. Seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang menjabat Ketua Umum PAN; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sebagai Ketum PKB; Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Helmi Fasal Zainy yang juga elit PKB; dan Menteri Agama Suryadharma Ali yang saat ini masih menjabat Ketum PPP.
Tak hanya itu, masih kata Mamun, di DPR juga ada banyak elit partai politik. Seperti Sekjen DPP PDI Perjuangan, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo dan Sekjen Gerindra, yang juga anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani.
Meski begitu, Demokrat dinilai masih kalah dengan Golkar. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie tidak menjabat di eksekutif dan legislatif. Sedangkan Sekjen Golkar, Idrus Marham, mundur dari DPR untuk konsen mengurus partai. Hal ini berbeda dengan Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang sampai saat ini masih duduk sebagai anggota Komisi I DPR.
Saat ditanyakan hal tersebut, Mamun yang juga fungsionaris PP Muhammadiyah ini mempunyai jawaban.
"Kalau Ical kan karena memang tidak jadi menteri lagi. Apa kalau jadi menteri mau juga mundur sebagai Ketua Golkar? Soal Mas Ibas, kan belum pernah di DPR. Kalau Idrus kan dah kenyang," katanya sambil tertawa.
Sebelumnya, Refly menyatakan, bagaimana mungkin menteri asal partai itu mau mundur kalau SBY tidak mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Menurut Refly, idealnya, semua menteri dan termasuk Presiden harus menanggalkan jabatan di partai agar konsen mengurus pemerintahan.
[zul]
BERITA TERKAIT: