Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) mendesak DPR agar mencabut UU yang didanai asing. Karena UU ini lah, reformasi tidak berhasil menyejahterakan rakyat.
Sekjen LMND Agus Priyanto menengarai, ada 76 UU yang didanai asing. Otomatis UU itu lebih pro asing dan mengenyampingkan kepentingan rakyat Indonesia. Di antaranya, UU Penanaman Modal Asing; UU Ketenagalistrikan; UU Sumber Daya; UU Minyak dan Gas; UU Badan Hukum pendidikan; UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil; UU BUMN; UU Pertahanan.
"Kalau tidak bisa dicabut, lebih baik bubar saja DPR," terang Agus di sela-sela aksi.
Tak hanya itu, demonstran juga menyoroti kasus
bailout Bank Century. Saat ini, rekomendasi DPR yang menyatakan bahwa kebijakan itu melanggar aturan tidak ditindaklanjuti pemerintah. SBY justru diduga melindungi orang-orang yang disebut terlibat dalam kasus tersebut.
"Karena tidak ditindaklanjuti, kami mendesak DPR mengajukan hak menyatakan pendapat," tegas Agus.
Di tempat yang sama, Ketua LMND Lamen Hendra Saputra meminta dukungan DPR agar gerakan rakyat melanjutkan reformasi tetap berjalan. Tak hanya itu, dia juga berharap, DPR membantu gerakan mahasiswa menggulingkan SBY-Boediono.
"Alasannya penguasa hari ini banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. SBY juga harus bertanggung jawab atas 76 UU yang didanai asing. Karena dia penguasa saat ini dan Demokrat juga menguasai DPR," tegasnya.
Alasan untuk menggulingkan juga disebabkan SBY banyak melakukan kebohongan. Salah satunya tentang data kemiskinan. Pemerintah merilis jumlah orang miskin hanya 34 juta orang.
"Setelah kami telusuri itu atas dasar pendapatan Rp 7.000 per hari. Padahal kalau mengacu pada standar internasional, (orang miskin adalah) pendapatannya Rp 18 ribu per hari. Berarti ada 120 juta yang miskin. Itu yang jadi keresahan kami," tandasnya.
Saat ini demonstran sedang menggelar aksi duduk sambil mendendangkan lagu-lagu pergerakan. Mereka janji akan tetap berada di DPR sampai pukul 17.00. WIB karena mereka berharap pimpinan DPR mau menerima mereka untuk menyampaikan tuntutan.
Saat ini, terang Lamen, pimpinan yang ada tinggal Anis Matta. Anis sendiri dikabarkan sedang menerima tamu dari Vietnam.
[yan]
