Meski begitu, BK DPR bisa memanggil dua kader Demokrat itu untuk diperiksa bila memang pemberitaan kasus suap ini sudah menjadi isu publik. Hal itu dikatakan Anggota Badan Kehormatan DPR, Ali Maschan Moesa, saat dihubungi (Jumat, 13/5).
"Kemarin sudah dibicarakan di dalam rapat BK, ya kami tunggu seminggu lagi lah. Kalau ada yang mengadukan lebih enak. Kalau seminggu lebih dan perkembanganya sudah begitu luas ke publik, tidak harus menunggu pengaduan," katanya.
Bila ada pengaduan dalam satu pekan ini, dia berjanji, BK akan langsung memproses aduan tersebut. BK memanggil si pengadu dan meminta data-data termasuk juga memeriksa saksi yang diajukan. Setelah itu, baru BK DPR memeriksa orang yang diadukan.
"Setelah itu baru kita ambil keputusan," tegas politisi PKB ini.
Tentang sanksinya bila memang terbukti, dia mengatakan, hal itu tergantung dari tingkatan kesalahan. Sanksinya mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, tidak boleh menjabat di komisi, badan atau alat kelengkapan, hingga terakhir diberhentikan sementara.
"Misalnya anggota DPR diancam lima tahun pidana saja dia sudah bisa diberhentikan sementara. Sudah jadi terdakwa korupsi berapapun sudah bisa diberhentikan sementara, sambil nunggu nanti keputusan inkrahnya bagaimana," tandasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: