"Contohnya adalah program telepon rumah yang dalam perincian tagihannya tertulis ada biaya tetap. Ironisnya dalam program ini banyak pelanggan yang tidak ditawarkan terlebih dahulu sehingga banyak pelanggan dirugikan karena tagihan telepon membesar dengan tambahan biaya tetap tersebut," kata Jurubicara Lembaga Swadaya Masyarakat Jakarta Development Watch (Jadewa) Nur S Azhari dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Rabu, 11/5).
Nur juga menuntut presiden dan aparat terkait mengevaluasi dan menginvestigasi sejumlah kasus di lingkup internal induk dan anak perusahaan PT Telkom. Proyek-proyek yang diduga bermasalah itu, antara lain, proyek renovasi gedung senilai Rp 35 miliar yang di
mark up menjadi Rp 45 miliar, proyek swap Telkomsel serta pengadaan
sim card untuk T Cash.
"Tindak Direktur Telkom yang nakal," pungkasnya.
Sebelumnya, Jadewa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Telkom di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Aksi yang diikuti ratusan demonstran itu meminta PT Telkom untuk mengevaluasi berbagai program pelayanan komunikasi yang ada agar tidak memberatkan masyarakat.
[arp]
BERITA TERKAIT: