Ramses Ohee: Ada Satu Kebutuhan yang Dimimpikan Pro Kemerdekaan Papua

Demikian diutarakan tokoh pejuang Papua, Ramses Ohee, di sela-sela perayaan HUT ke 48 tahun integrasi Irian Barat ke NKRI  di Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (3/5).

"Banyak orang berpikir ini rekayasa dari RI. Bukan, bukan. Indonesia dan Belanda punya masalah, Irian Barat dipersoalkan oleh Belanda terus menerus," tegas pelaku sejarah Papua, Ramses Ohee, di Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (3/5).

Hal ini diutarakan Ramses menanggapi sikap kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam.

Fakta sejarah mencatat, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan "New York Agreement" untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu.

Ramses yang juga anggota Dewan Pepera masa itu, menegaskan, hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia. Sebagai pelaku sejarah dan bagian dari Dewan Pepera, Ramses menegaskan, peristiwa sejarah ini benar adanya dan bukanlah aneksasi Papua oleh Indonesia.

Mengenai pihak-pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI, Ramses tidak menyalahkan mereka karena minimnya pemahaman atas hal tersebut.

"Kalau bapak mau melayani baik, minta baju tidak kasih, minta makan tidak dikasih mama, kasihmu bisa kendur, ya toh? Ya, jadi ada satu kebutuhan yang diidam-idamkan oleh pihak yang pro merdeka ini. Jadi buang semua, mama tidak kasih makan saya, tetap tetap saya punya mama," imbuhnya mengibaratkan.

Jadi gerakan pro kemerdekaan ini tidak akan ada kalau rakyat Papua merasakan kesejahteraan?

"Siapa yang bisa memisahkan Papua dari NKRI, PBB yang memutuskan. Silakan datang ke PBB sana, bicara sana. PBB pasti kawal keputusannya, kecuali ada PBB baru yang dibentuk," terangnya.

Menurutnya, hal yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk anak cucu sehingga patut disyukuri dengan terus dipelihara. Generasi muda ini  harus menerima apa yang telah diperjuangkan orang tua leluhur

"Sekarang mereka (orang tua leluhur) banyak yang tidak ada lagi. Sama saja dia berjuang supaya rumah ini tetap ada. Kamu generasi muda hidup disitu, berkarya, adakan kegiatan apapun dalam kehidupan aman dan tentram. Jangan ukur bangsa ini dengan kebutuhan, tidak boleh. Harus kita pakai kasih kita, cinta kita kepada papa dan mama yang melahirkan kita," pinta Ketua Umum Barisan Merah Putih RI Tanah Papua ini.[ald]