Ke Amerika Hingga Prancis Komisi I Habiskan 4,5 Miliar

luar negeri. Kali ini giliran Komisi I yang melanglang buana. Alhasil, LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding Komisi I menghamburkan Rp 4,5 miliar duit negara.

Komisi I DPR kali ini setidak­nya pergi ke empat negara, yaitu Amerika Serikat, Turki, Rusia dan Prancis. Namun, FITRA me­nyangkal bahwa yang dilakukan Komisi I DPR sebagai kunjungan kerja. Menurut mereka, Komisi I hanya plesiran.

“Ini pemborosan yang tak bisa dimaafkan, karena  anggaran yang mereka gunakan dari pajak publik. Seharusnya, anggaran itu dig­unakan untuk program ma­sya­rakat miskin, bukan untuk jalan-ja­lan ke luar negeri,” kata Koor­dinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi.

Menurut FITRA, untuk ke AS, DPR memberangkatkan sembilan anggota. Sehingga, untuk tiket pesawat menghabiskan 11.463 do­lar AS atau Rp 954.294.750. Itu belum ditambah dua tiket pe­sa­wat untuk sekretaris, sehingga akan menambah anggaran sebe­sar 3.743 dolar AS. Atau, sekitar Rp 69.245.500 untuk dua sekretaris.

Selain itu, menurut FITRA, para anggota Dewan bersama dua sek­retaris tersebut akan di Ame­rika se­lama tujuh hari. Dalam tujuh hari, anggota DPR akan men­da­patkan uang harian 523 do­lar AS atau Rp 304,7 juta jika dikalikan tujuh hari. Untuk sek­retarisnya diberikan uang harian 415 dolar AS per hari atau sekitar Rp 53,7 juta untuk tujuh hari. Ke­mudian, ada uang representasi 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 18.400.000.

Fasilitas lain yang didapat anggota DPR ialah asuransi 50 do­lar AS per anggota. Jika dika­li­kan akan mencapai Rp 4.162.500. Asuransi juga didapat dua orang sekretaris, masing-masing 50 dolar AS atau sekitar Rp 925.000. Jadi, total untuk ke AS saja men­capai Rp 1.405.548.500 (satu mi­liar, empat ratus lima juta, lima ratus empat puluh delapan ribu, lima ratus rupiah).

Sedangkan untuk ke Turki, me­nurut FITRA, sembilan tiket yang digunakan anggota DPR akan menghabiskan 6.641 dolar AS atau Rp 552,86 juta. Itu belum ter­masuk dua tiket untuk sekreta­ris yang akan menambah pe­nge­lua­ran mencapai 3.581 dolar AS atau sekitar Rp 66,24 juta.

Selama di Turki, sembilan anggota DPR mendapatkan 361 dolar AS per hari, atau Rp 210,37 juta untuk tujuh hari. Dua sek­retaris itu dapat 208 dolar AS per hari atau sekitar Rp 26,93 juta un­tuk tujuh hari.

Di Turki juga ada uang repre­sen­tasi 2.000 dolar AS atau seki­tar Rp 18,4 juta. Kemudian, asu­ransi bagi sembilan anggota DPR masing-masing 50 dolar AS. Atau sekitar Rp 4,1 juta untuk sem­bilan anggota DPR. Untuk sek­re­tarisnya 50 dolar AS per orang. Atau, total asuransi sekretaris se­kitar Rp 925.000. Jika ditotal, Fitra menyebut kunjungan Ko­misi I ke Turki menghabiskan dana sebesar Rp 879.908.000.

Komisi I juga melakukan kunjugan ke Rusia. Menurut FITRA, untuk tiket pesawat ke Rusia, sembilan anggota DPR itu mengahbiskan 9.537 dolar AS atau sekitar Rp 793,9 juta. Se­dangkan untuk tiket pesawat dua sekretaris menghabiskan 5.143 dolar AS atau sekitar Rp 95,1 juta.

Di Rusia, sembilan anggota DPR itu menginap tujuh hari dan men­dapatkan uang harian sebesar 552 dolar AS, atau totalnya Rp 321,6 juta. Untuk sekretarisnya, akan mendapatkan uang harian 405 dolar AS atau totalnya Rp 52,4 juta.

Di Rusia, mereka mendapatkan uang representasi 2.000 dolar AS atau totalnya Rp 18,4 juta. Mere­ka pun mendapatkan asuransi 50 dolar AS. Jika dikalikan sembilan orang, maka akan mencapai Rp 4,1 juta. Asuransi untuk sekretaris pun 50 dolar AS atau sekitar Rp 925 ribu. Jika ditotal, kunjungan ke Rusia menghabiskan Rp 1.286.713.750 (satu miliar, dua ratus delapan puluh enam juta, tujuh ratus tiga belas ribu, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Komisi I juga berkunjung ke Pran­cis. Sembilan anggota DPR menghabiskan dana untuk tiket 6.177 dolar AS atau sekitar Rp 514,2 juta. Dua buah tiket untuk sekre­ta­risnya menghabiskan 3.331 dolar AS atau sekitar Rp 61,6 juta.

Di Prancis, sembilan anggota de­wan itu akan diberi uang per ha­rinya 508 dolar AS. Jika dikali­kan tujuh hari, maka mencapai Rp 296 juta untuk sembilan orang itu. Dua sekretarisnya pun akan mendapatkan uang per hari 380 do­lar AS. Jika dikalikan satu ming­gu, maka akan mencapai Rp 49,2 juta. Di sana, mereka juga akan mendapatkan uang representasi 2.000 dolar AS atau Rp 18,4 juta.

Mereka juga mendapatkan asu­ransi 50 dolar AS per orang atau totalnya sekitar Rp 4,1 juta. Sek­retarisnya juga mendapatkan asuransi 50 dolar AS atau se­kitar Rp 925 ribu. Jika ditotal, maka anggaran untuk ke Prancis Rp 944.593.250.

Ini Kunjungan Kerja, Bukan Untuk Plesiran

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menepis tudingan LSM FITRA. Menurutnya, kunjungan kerja bidang pertahanan DPR dalam masa reses ke Amerika Serikat, Rusia, Turki dan Prancis untuk menggali masukan tentang industri pertahanan, undang-undang intelijen dan kebijakan politik isu.

Mahfudz menjelaskan, ke­be­rangkatan dibagi dalam empat grup. Tiap grup berjumlah se­kira 10 sampai 11 orang ter­ma­suk sek­retaris. “Sudah berang­kat ke Spa­nyol, ada yang ke Am­e­rika, Ru­sia, Turki, satu lagi saya lupa, Pran­cis atau Italia,” katanya, kepa­da <I>Rakyat Mer­deka, Kamis (14/4).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasa­nu­din. Menurutnya, Komisi I ba­kal terbang ke beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat. Bu­lan ini dan Mei depan. Tapi, wak­tu pastinya tergantung kesiapan negara tujuan. “Ada beberapa yang direncanakan. Kunjungan itu ke Rusia dan Amerika,” katanya.

Tubagus menjelaskan, kunker ke Rusia dan AS untuk melihat industri pertahanan. Jadwal ini sudah direncanakan pada 2010. Soal berapa banyak anggota Komisi I yang pergi, politikus PDI Perjuangan itu, mengaku tidak tahu.

Yang jelas dibagi-bagi. “Ada yang berangkat sekarang, ada yang Mei. Dari Komisi itu dipe­cah menjadi tiga atau empat grup,” terangnya.

Anggota Komisi I DPR Su­sa­ningtyas Nefo Handayani Kertapi menyatakan, ia dan rekan-re­kan­nya akan berangkat ke Amerika Serikat, Rusia, Prancis dan Italia. “Tapi hari ini sudah ada yang berangkat ke Italia dan Prancis. Kalau saya berangkat ke Amerika nanti sekitar Mei,” katanya.

Menurutnya, rombongan yang ke Italia dipimpin Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq. Adapun yang ke Prancis, rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.

Susaningtyas bersama 10 ang­gota Komisi I DPR akan bertolak ke Amerika Serikat. Mereka akan mengunjungi kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Penta­gon, serta kantor senator Amerika Serikat. Politisi Partai Hanura ini mengatakan bahwa kunjungan tersebut untuk studi banding.

Untuk kunjungan ke Prancis, Italia, dan Rusia, Susaningtyas me­ngatakan bahwa pihaknya akan melihat persenjataan dan perundang-undangan mengenai sistem pertahanan. “Kami ingin melihat bagaimana mereka bisa mendunia untuk industri strate­gisnya,” katanya.

Semua Dilarang Jadinya 5 D

Nudirman Munir, Wakil Ketua BK DPR

Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Badan Ke­hormatan (BK) DPR Nu­dir­man Munir berpendapat, setiap anggota Dewan memerlukan kunjungan kerja ke luar negeri. Soalnya, kunjungan kerja sa­ngat perlu untuk menyerap pe­lajaran penting dari kondisi tem­pat-tempat yang dikunjungi.

“Siapa bilang tidak penting. Kunjungan kerja itu penting. Jika begini dilarang, begitu di­la­rang, yang ada anggota dewan kerja­nya 5D. Datang, duduk, diam, de­ngar, dapet duit,” katanya.

Menurutnya, kunjungan ke daerah-daerah berguna bagi ang­gota DPR untuk menge­tahui kondisi yang sebenarnya. “Bagaimana kita tahu pulau kita dijual? Bagaimana kita tahu pa­tok perbatasan kita hilang? Ba­gaimana kita tahu kalau kita ti­dak datangi langsung. Ma­ka­nya, jangan langsung menilai salah terus,” tegasnya.

Hal yang sama berlaku da­lam kun­jungan ke luar negeri. Nu­dirman mene­gaskan, kun­ju­ngan ke luar negeri juga di­per­lukan ang­gota DPR. “Mi­sal­nya, meli­hat aturan yang ada di ne­gara itu. Kemudian mem­pe­la­jari sistem pemerintahan yang berjalan di negara ter­se­but, apa­kah berjalan baik atau tidak,” katanya.

Namun, ketika ditanya me­nge­nai anggaran yang ideal un­tuk kunjungan kerja ke luar ne­geri, politisi Golkar itu enggan berkomentar. Yang pasti, setiap kunker, termasuk yang ke luar negeri, pasti ada proposalnya.

“Kalau soal anggaran, saya tidak menguasai. Yang dinilai pantas atau tidak itu proposal­nya, nanti yang menilai adalah Ketua DPR dan komisinya,” ucap dia.

Tak hanya proposalnya yang bisa dicermati, hasil kunjungan kerjanya juga bisa dikritisi. Ha­sil kunker, menurut dia, tidak ha­nya disampaikan di internal DPR, tapi juga disampaikan ke­pada masyarakat.

“Sebagusnya setelah pulang, mereka melaporkan kepada ma­syarakat. Badan Kehormatan bisa meminta itu. Kita lihat, ka­lau memang itu tidak dilak­sa­nakan, bisa saja BK meminta,” ujarnya.

Kurang Percaya Kunker Komisi I

Erry Riyana, Bekas Wakil Ketua KPK

Bekas Wakil Ketua Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas kurang percaya kunjugan kerja Komisi I DPR akan mem­be­ri­kan hasil yang maksimal untuk kemajuan sistem pertahanan di Indonesia.

“Saya kurang percaya jika nanti mereka pulang ke Indo­ne­sia akan membawa hasil yang memuaskan untuk kema­juan bidang pertahanan kita. Saya melihatnya hanya sekadar kunjungan ke luar negeri biasa tanpa misi khusus,” katanya.

Menurut Erry, seharusnya para anggota DPR tidak perlu menghamburkan anggaran yang jumlahnya miliaran terse­but. Dia menyarankan, se­baik­nya dana sebesar itu digunakan untuk memajukan masyarakat. “Ada baiknya misalkan diba­ngun gedung sekolah untuk me­nunjang sarana pendidikan kita,” lanjut dia.

Jika memang ingin bertukar pikiran dengan negara lain, Erry menyarankan DPR menjalin komunikasi dengan organisasi parlemen internasional. Dengan begitu, DPR bisa menghemat ang­garan. “Toh, saat ini akses komputerisasi sudah sangat canggih. Apalagi, DPR sudah di­lengkapi sistem IT yang cu­kup memadai. Lantas, kenapa tak memaksimalkan fasilitas itu,” tandasnya.

Supaya tidak dianggap meng­­hamburkan uang negara, Erry ber­harap kepada DPR un­tuk trans­paran kepada ma­sya­rakat tentang jumlah uang yang digu­nakan untuk kun­ju­ngan kerja ke luar negeri.

“Ya­itu sa­lah satu poin yang bagus untuk menam­bah rasa percaya masy­a­rakat ke­pada par­lemen,” tuturnya.

Erry juga mengkritik ren­cana DPR membangun gedung baru pada Juni tahun ini. M­e­nu­rut­nya, pembangunan ge­dung itu akan menambah be­ban ang­ga­ran negara yang ha­rus dik­e­luar­kan. “Selain itu, sa­ngat rawan praktik peng­ge­lem­bungan har­ga. Kalau itu yang terjadi, maka bisa di­ka­te­gorikan se­bagai praktik ko­rupsi,” tan­dasnya. [RM]