Kapal Sinar Kudus dibajak saat berlayar di perairan Laut Arab pada 16 Maret lalu. Saat dibajak, kapal itu tengah berlayar dari Pomalaa, Sulawesi Tenggara, menuju Rotterdam, Belanda. Kapal bermuatan biji nikel bernilai triliunan ini diawaki 31 ABK dan 20 orang di antaranya adalah WNI.
Bahkan, karena kelambanan negosiasi, nilai tebusan awal yang diminta sebesar 2,6 juta dollar AS, kemudian dinaikkan menjadi 3,5 juta dollar AS. Tidak hanya itu, nyawa para ABK semakin terancam karena stok bahan makanan, minuman dan obat-obatan menipis.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyesalkan kelambanan pemerintah. Padahal, saat ini sudah dilakukan negosiasi antara perusahaan pemilik kapal dalam hal ini Samudera Indonesia dengan pembajak.
"Jadi pemerintah sebenarnya tidak perlu ikut campur tetapi pemerintah perlu ikuti proses itu. Memastikan tercapai satu negosisasi," ujar Hikmahanto kepada
Rakyat Merdeka Online, Senin pagi (11/4).
Dalam konteks itu, negara harus memantau dan kemudian kalau perlu
approve keputusan mengenai nilai tebusan.
"Sebenarnya negara pun tak perlu lalukan pembayaran, tak usah sediakan anggaran, karena biasanya ada asuransi yang menjamin. Kalau dilihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, biasanya dilakukan perusahaan asuransi. Kapal-kapal yang lewati Teluk Aden, Somalia itu berisiko tinggi dan sudah dapat jaminan," paparnya.
Menurutnya lagi, pemerintah harus punya
leadership atau kepemimpinan untuk lakukan upaya pembebasan 20 ABK asal Indonesia.
"Kalau pemerintah harus komunikasi dengan pemerintah Somalia bukan dalam konteks pembajakan, tapi dalam konteks kalau mereka dibebaskan pasti akan dibawa ke daratan Somalia. Nah, dibiarkan upaya pemulangan ke Indonesia," terangnya.
Kemudian, perlu pembicaraan, apabila pembebasan berhasil apakah kapal akan melanjutkan perjalanan dengan diawaki ABK baru atau kembali ke Indonesia,.
"Dan peran pemerintah sentral dalam rangka memastikan proses pembebasan.
Leadership pemerintah kurang selama ini," tegasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: