Selain kasus pajak, tokoh lintas agama juga melaporkan kasus suap untuk menjadi pegawai negeri sipil yang terjadi di berbagai daerah.
"Kami juga melaporkan kasus, yang berhubungan dengan CPNS di berbagai tempat, kegiatan pemerintah, baik bupati maupun gubernur, yang mengambil pungutan dari pegawai negeri," kata salah satu tokoh lintas agama, Salahuddin Wahid kepada wartawan di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Jumat, 4/3).
Dengan adanya data-data dugaan suap dalam proses perekrutan PNS itu, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng mengaku miris. "Kalau kayak begini percuma saja dilakukan reformasi birokrasi," ungkapnya.
[zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: