Seharusnya juga, ketua umum partai yang sudah mendapatkan jatah kursi di Kabinet seperti Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, PAN Hatta Rajasa, PKB Muhaimin Iskandar dan pimpinan PKS harus mampu menertibkan semua anggota partainya yang ada di DPR.
"Ini mengherankan sekali? Sudah mendapat jatah Menteri, kok tidak mau mendukung program-program Pemerintah. Malah sebaliknya mementingkan citra partainya masing-masing. Kalau tidak mampu menertibkan anggotanya, mundur saja dari kursi Kabinet, sebelum di-reshuffle oleh Presiden," kata Dewan Pendiri Indonesian Political Institute, Umar Syadat Hasibuan, kepada
Rakyat Merdeka Online (Selasa, 22/2).
Karena itu, menurutnya, Presiden SBY dan Partai Demokrat harus menentukan sikap apakah Setgab Koalisi mau tetap dipertahankan. Dia menyarankan, kalau mau bangun koalisi ke depan yang paling tepat adalah koalisi Partai Demokrat, PDI-P, dan Golkar.
"Koalisi ini sepertinya lebih cocok atas dasar kesamaan ideologi nasionalisme dan visi kebangsaan. Lagian PDI-P sebagai partai oposisi juga tidak jelas. Lebih baik bergabung saja dengan Pemerintah, untuk sama-sama membangun bangsa. Kita semua tentu berharap berbagai bentuk keterpurukan kita segera diatasi," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: