"Pemerintahan SBY-Boediono akan mudah terombang-ambing jika anggota Setgab Koalisi tidak mematuhi tertib politik koalisi," kata Dewan Pendiri Indonesian Political Institute, Umar Syadat Hasibuan, kepada
Rakyat Merdeka Online (Selasa, 22/2).
Karena itu, menurutnya, pemerintahan SBY-Boediono harus mencari solusi yang tepat karena koalisi pendukung mereka cenderung melahirkan politik saling sandera. Akibatnya, kelompok oposisi memiliki peluang di balik ketidakjelasan sikap politik anggota koalisi propemerintah.
"Sudah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, tapi justru partai koalisi yang mengobok-obok program pemerintah. Koalisi macam apa ini? Ini kan koalisi yang tak tahu malu namanya," Dewan Pakar Jaringan Nusantara ini mempertanyakan.
Hal itu ia katakan menanggapi tidak padunya partai koalisi dalam beberapa isu strategis, seperti dalam hal penyelidikan kasus mafia hukum di parlemen. Sikap PKS dan Golkar berbeda dengan anggota koalisi lain. Mereka mendukung penggunaan hak angket tersebut. Sebelumnya, dalam kasus megaskandal dana talangan Bank Century, PKS, Golkar dan PPP juga berada di jalur yang berbeda dengan Partai Demokrat, PAN, dan PKB.
[zul]
BERITA TERKAIT: