Saat dikonfirmasi hal tersebut kepadanya secara langsung, Ketua Umum DPP PKB ini mengaku belum mendengar desakan tersebut.
"Saya belum dengar itu," katanya usai membuka diskusi, "Gubernur Siapa yang
Pilih?" di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat (Minggu,
30/1).
Namun, saat ditegaskan bahwa yang mendesak mundur itu adalah Anis Hidayah dari Migrant Care, Cak Imin, demikian ia disapa berkelit.
"Persoalan TKI itu sistemik, tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Perlu ada penyelesaian yang komprehensif," jawabnya dengan nada mengelak.
Kemarin, pasca penganiayaan terhadap TKW asal Pontianak, Armayeh Binti Sanuri di Arab Saudi, terkuak, Anis kembali menegaskan penyelesaian kasus TKI tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan kasuistik saja. "Tidak bisa Menakertrans mengatakan ini masalah satu dua saja, jelas ini adalah persoalan sistemik," ujarnya.
Tidak
adanya jaminan keamanan bagi para pahlawan devisa yang seharusnya dapat
menjadi ukuran bagi Presiden untuk mengaudit kinerja Kementerian yang
satu ini. "Sejak setahun kemarin kami sudah minta agar Kementerian ini diaudit, dan memang Menterinya harus segera di-
reshuffle," demikian Anis.
[zul]
BERITA TERKAIT: