Dalam kurun waktu tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum pernah mengungkapkan posisinya di tengah
pro kontra rencana penjualan saham perusahaan baja tersebut.
"Selaku Presiden, SBY tidak boleh berdiam diri di tengah kecaman dan penolakan publik atas skenario IPO saham PT Krakatau Steel saat ini. Seperti apa pun sikap dan posisi yang diambil, respons Presiden amat diperlukan untuk memperjelas pendirian pemerintahannya," ujar anggota Badan Anggaran DPR Bambang Soesatyo kepada
Rakyat Merdeka Online kemarin.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini mengingatkan, sebelum terlanjur menjadi skandal besar seperti halnya kasus
bailout Bank Century, Presiden harus menggunakan wewenangnya membatalkan atau menunda IPO saham KS. Presiden juga perlu meminta penjelasan dari Menteri BUMN Mustafa Abubakar, karena skenarto IPO PT KS saat ini justru menumbuhkan kecurigaan publik yang tidak menguntungkan bagi citra pemerintahannya.
"Skenario IPO saham KS sudah melahirkan tuduhan bahwa pemerintahan SBY menjual murah KS yang tercatat sebagai industri strategis milik bangsa. Bahkan, masyarakat dan DPR sudah mencium modus penipuan atau akal-akalan di balik skenario harga penawaran perdana saham PT KS yang Rp 850 per lembar itu. Diduga, ada konspirasi kekuatan besar," ungkap Bamsoet.
[zul]
BERITA TERKAIT: