Hal ini dikatakan anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/11).
"Pimpinan DPR tak bisa kelola isu ini menjadi isu yang bisa dicerna rakyat. Akibatnya, DPR jadi bulan-bulanan, bahkan kita disebut badak," ujarnya bernada kesal.
Dia juga menyalahkan, kekeliruan dalam proses perencanaan kunker ke LN. Menurutnya tidak tepat jika setiap komisi memiliki jatah yang sama untuk menggunakan APBN dalam rangka kunjungan ke LN.
"Ada komisi yang perlu lebih dari satu kali dalam satu tahun mengadakan kunjungan ke luar negeri, tapi ada juga komisi yang tidak perlu sama sekali ke luar negeri," terang dia.
Problemnya, lanjut dia, negara tujuan sering tidak berkoneksi dengan agenda kunker. Misalnya, panitia khusus rumah susun yang berangkat ke Itali.
"Saya bertanya kenapa tidak Singapura saja yang merupakan merupakan negara kecil tapi bisa memaksimalkan hunian vertikal," ujarnya lagi.
Dia pun menegaskan, Fraksi Gerinda sudah menyetujui usulan moratorium kunker ke LN selama 2010 yang dilontarkan Fraksi Amanat Nasional. Bahkan, pimpinan fraksi sudah melarang anggotanya yang ingin ikut studi banding RUU Otoritas Jasa Keuangan ke tiga negara.
"Saya sendiri ke Belanda enggak jadi. Pokoknya 2010 ini ditunda dulu semua kunker ke luar negeri. Bukan berarti tidak diperlukan, tapi harus dievaluasi efektivitasnya," tukasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: