Bila tidak, Indonesia akan jadi bulan-bulanan negara-negara tertentu melalui kasus pelanggaran HAM itu. Sebut saja misalnya, kerusuhan Mei 98, hingga kasus dugaan penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua belum lama ini.
"Dan dari aspek apa pun, ini sangat merugikan Indonesia. Dalam percaturan politik luar negeri, seharusnya negara memiliki kemampuan untuk segera menyelesaikan semua bentuk-bentuk kasus pelanggaran HAM dengan tuntas dan transparan. Jangan ada kesan enggan menyelesaikan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) TB Hasanuddin kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 1/11).
Saat ditanya, apakah ada kesan negara sengaja membuat TNI lemah dengan tidak menuntaskan kasus tersebut, Sekretaris Militer pada masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri ini tidak menjawab dengan tegas. Dia hanya mengatakan bahwa persoalan HAM dan penuntasannya selama ini berlarut-larut karena tidak ada niat yang tulus dari para pemimpin negara ini.
[zul]
BERITA TERKAIT: