Demikian disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Brilian Moktar, kepada
Rakyat Merdeka Online, di Parapat (Kamis, 21/10).
Dengan demikian, sambungnya, perlu untuk memikirkan waktu pelaksanaan PDT yang tetap setiap tahun sehingga wisatawan baik dalam dan luar negeri dapat menjadwalkan kunjungan mereka ke Danau Toba dan sekitarnya jauh-jauh hari sebelumnya.
"Ini artinya upaya menjaring turis lebih optimal," ujar Brilian.
Anggota PDI Perjuangan ini juga mengusulkan agar waktu pelaksanaan PDT diperpanjang selama setidaknya seminggu, dan melibatkan semua pemerintahan daerah tingkat dua yang berbatasan langsung dengan danau yang puluhan ribu tahun lalu merupakan sebuah gunung yang amat besar.
Pemerintah juga perlu memikirkan pembentukan sebuah badan otorita pengelola Danau Toba, katanya lagi. Badan itu haruslah melibatkan pemerintah di tujuh daerah tingkat dua dan Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan pelestarian budaya dan ekologi di sekitar Danau Toba.
Hal terakhir yang diusulkan Brilian adalah penambahan anggaran PDT. Untuk tahun ini, sebutnya PDT yang diselenggarakan oleh panitia yang dipimpin anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumut Parlindungan Purba hanya mengantongi dana sekitar Rp 500 juta. Untuk PDT yang akan datang anggaran bisa dinaikkan menjadi Rp 2 miliar, ujarnya lagi.
[guh]
BERITA TERKAIT: