Demikian dikarakan Ketua Pelaksana Umum Rumah Tangga DPD, Zul Bahri kepada wartawan di Gedung Nusantara IV, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (15/10).
"Ini untuk mendukung optimalisasi fungsi pengawasan, pertimbangan dan legislasi DPD. Kantor akan diperuntukan sebagai tempat kegiatan administrasi, penyelenggaraan rapat, dan pusat analisis masalah relasi pusat-daerah dan sebagai simpul komunikasi menyangkut kebijakan nasional untuk daerah dan kepentingan daerah untuk nasionla," papar Zul Bahri menerangkan.
Pelaksanaan pembangunan, kata Zul Bahri, secara prinsip diarahkan sehemat mungkin dengan dikondisikan sesuai biaya pasaran pembangunan di masing-masing daerah.
Rencananya, kantor aspirasi DPD yang akan dibangun di setiap provinsi itu akan terdiri dari ruang kerja untuk empat orang anggota DPD, ruang staf sekertariat dan staf ahli, ruang delegasi, ruang rapat dan ruangan perpustakaan.
"Gedungnya tidak akan mewah, luas bangunannya 500 sampai 700 meter persegi. Ruang kerja DPD-nya tidak akan seperti ruangan kerja pejabat negara," kata dia lagi.
[wid]
BERITA TERKAIT: