Sebab, dengan pembuatan peta tersebut, pemerintah akan mendapatkan data yang lengkap tentang potensi kegempaan, serta informasi-informasi rinci lainnya seperti tingkat kelabilan tanah dan intensitas pergeseran batuan dasar.
Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) Andi Arief, di Jakarta (17/9). Menurut Andi, sudah saatnya Pemprov DKI memberikan perhatian yang lebih pada pandangan para ahli terkait dengan kerawanan kondisi tanah di ibukota saat ini.
”Sejak awal, para ahli sudah memberikan peringatan bahwa Jakarta Utara mengalamai penurunan tanah sekitar 12 hingga 26 centimeter per tahun. Apabila pembangunan infrastruktur maupun pemukiman mengesampingkan hal tersebut, dampaknya justru akan merugikan kita sendiri,” katanya.
Karena itu, Andi menyarankan agar Gubernur DKI Fauzi Bowo dan pihak DPRD DKI Jakarta segera mengundang para ahli yang terlibat dalam penyusunan Peta Seismic Hazard 2010 (Peta Bahaya Kegempaan 2010) untuk dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang perihal peta mikrozonasi gempa tersebut.
Andi percaya bahwa keberadaan peta mikrozonasi gempa akan membantu Pemprov DKI Jakarta memitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa ambrolnya jalan atau amblesnya bangunan, di masa depan. Sehingga, terjadinya peristiwa serupa dengan ’Ambrol Martadinata’ diharapkan dapat dihindari. Peta mikrozonasi gempa, kata Andi, juga akan memandu Pemprov DKI Jakarta dalam membuat
emergency plan guna mempersiapkan langkah-langkah darurat apabila terjadi bencana yang terkait dengan kondisi tanah dan gempa.
”Jakarta memiliki banyak fasilitas dan gedung gedung vital, sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah darurat kebencanaan.
Emergency plan akan mempermudah pemerintah dalam memastikan keamanan infrastruktur penting seperti perbankan, telekomunikasi, dan internet,” tandasnya.
[zul]
.jpg)
BERITA TERKAIT: