Akhiri Pemerintahan Citra, Belasan Aktivis Kunjungi Lokasi Lumpur Lapindo

RMOL. Akhir Mei 2006 silam lumpur panas menyembur dari lokasi pengeboran minyak milik PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Porong-Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur itu masih belum berhenti sampai hari ini. Setidaknya 12 desa di tiga kecamatan tenggelam. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian.

Setelah empat tahun berlalu, dan banyak korban masih tinggal di tenda pengungsi serta ganti rugi yang belum jelas, malam ini (Jumat, 27/8) belasan aktivis berangkat menuju Sidoarjo dengan menggunakan kereta Semberani dari Stasiun Gambir Jakarta.

Slamet D. Royeni, salah seorang aktivis yang berangkat, mengatakan bahwa aksi mereka ini bukan sekadar gagah-gagahan. Ini adalah bentuk solidaritas kami terhadap korban yang hingga kini masih tak jelas nasibnya, kata dia.

Adapun Ketua Walhi Pusat, Berry Nahdian, menyayangkan sikap pemerintah yang menurutnya mengabaikan persoalan ini.

“Pemerintah tidak mengejar korporasi yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Kalau disebut bencana, maka itu adalah bencana yang buat oleh korporasi. Pemerintah tidak bisa diharapkan lagi karena hanya menggunakan kasus ini untuk pencitraan politik saja. Pemerintah tidak memiliki agenda yang cukup baik secara teknis maupun secara politis dalam menangani kasus Lapindo,” katanya kepada Rakyat Merdeka Online sebelum berangkat ke Sidoarjo (Jumat petang, 27/8).

Di tempat yang sama, Ketua Komite Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, mengatakan ketidakberdayaan pemerintah menghadapi korporasi, dalam hal ini PT Lapindo Brantas, memperlihatkan bahwa Presiden SBY tidak memiliki otoritas.

“Bagaimana mungkin pemerintah membantu korporasi dengan menggelontorkan dana dari APBN untuk korban,” ujarnya.

Safari yang dilakukan aktivis ke Sidoarjo ini berupa pesan moral untuk memperlihatkan kepada pemerintah dan korporasi yang bergandengan tangan dengan pemerintah bahwa elemen masyarakat sipil tidak tinggal diam menghadapi kezaliman ini.

“Safari ini juga kami maksudkan untuk mencari pemimpin sejati. Cukup sudah pemerintahan citra. Pesan sosial kami adalah bahwa kami yang ada di Jakarta tetap solid dan terus menerus memperjauangkan nasib korban Lapindo. Mereka tidak sendirian mengalami bencana ini,” demikian Dani. [guh]