Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bayang-bayang kepemimpinan militer kembali hadir. Muncul pertanyaan krusial: bagaimana Prabowo dapat menavigasi pemerintahannya agar tidak terjebak dalam badai politik "Leviathan" oligarki yang sama? Jawabannya terletak pada "Dua Benteng Utama" yang harus dijaga secara konsisten sebagai rumus bertahan hidup politik.
Benteng Pertama: Menjaga Soliditas TNI-Polri Tetap Tegak Lurus
Soeharto tumbang salah satunya karena politisasi dan faksionalisme laten di dalam tubuh ABRI saat itu. Bagi Prabowo, menjaga soliditas TNI dan Polri bukan sekadar urusan stabilitas pertahanan, melainkan benteng konstitusional agar aparat keamanan tidak dapat dibeli atau diintervensi oleh para pemodal besar.
Agar aparat tetap tegak lurus pada perintah presiden dan konstitusi, pemerintahan Prabowo harus melakukan reformasi internal yang konkret. Kesejahteraan prajurit di tingkat bawah harus diprioritaskan agar mereka imun terhadap godaan finansial ilegal. Lebih dari itu, sistem meritokrasi dalam penempatan jabatan strategis harus bersih dari titipan kekuatan modal. Ketika TNI-Polri solid dan steril dari intervensi oligarki, ruang bagi kekuatan modal untuk melakukan tekanan politik secara koersif akan terkunci.
Benteng Kedua: Membangun Kepercayaan Riil dan "Tameng" Rakyat
Benteng kedua, dan yang paling menentukan, adalah legitimasi riil dari rakyat jelata. Soeharto kehilangan benteng ini ketika harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan kemiskinan melonjak tajam pada akhir era 1990-an. Rakyat yang lapar tidak akan sudi menjadi tameng bagi pemimpinnya.
Prabowo harus memastikan bahwa kebijakan ekonominya dirasakan secara konkret oleh masyarakat kelas bawah. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan kedaulatan pangan, serta hilirisasi yang membuka lapangan kerja lokal harus dieksekusi tanpa korupsi. Jika masyarakat kelas bawah merasakan keadilan ekonomi--di mana isi dapur mereka terjamin dan masa depan anak-anak mereka aman--mereka secara sukarela akan menjadi tameng politik terkuat bagi presiden. Ketika presiden ditekan atau diancam oleh kekuatan modal besar, rakyatlah yang akan berdiri paling depan membela legitimasi sang pemimpin.
Menyempitkan Ruang Politik Transaksional
Pertarungan melawan kekuatan oligarki bukanlah retorika di atas panggung kampanye, melainkan kalkulasi politik yang dingin. Rumus untuk selamat dari kutukan sejarah sangat jelas: ikat loyalitas militer pada konstitusi, dan ikat hati rakyat pada kesejahteraan yang nyata.
Ketika militer solid di belakang presiden sebagai panglima tertinggi, dan rakyat merasakan keadilan ekonomi di dalam rumah mereka, maka ruang gerak politik transaksional dari kekuatan modal besar dengan sendirinya akan menyempit. Prabowo tidak akan bernasib seperti Soeharto selama ia menolak mendengarkan para pemodal, dan memilih untuk terus mendengarkan jeritan rakyatnya.
"Too Big To Fail": Taktik Manipulatif Prabowo Subianto dan Jokowi
Mahkamah Konstitusi menilai salah proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai anggaran pendidikan. Tapi, masih memberi kelonggaran kepada pemerintah untuk melanggar konstitusi hingga 2028. Mengapa begitu?
MK dan mungkin kita semua sudah terperangkap dalam permainan manipulatif Presiden Prabowo: program MBG terlalu besar untuk dihentikan seketika, karena memiliki konsekuensi yang sangat luas.
Presiden Prabowo sebenarnya meniru taktik Jokowi ketika meluncurkan proyek-proyek populisnya. Taktik seperti apa? Bikin proyek itu sebesar atau sekolosal mungkin, sehingga sulit dihentikan di tengah jalan. Orang akan berpikir keras untuk menghentikannya meski ada banyak kekurangan atau menjadi ajang korupsi. Orang pasti akan menimbang bagaimana dengan dana besar yang sudah dikeluarkan, apa tidak mubazir kalau tidak dihentikan?
Prabowo menerapkan itu dalam proyek MBG dan Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP), dua proyek berskala kolosal yang menghabiskan anggaran yang kolosal pula.
Di masa Jokowi, taktik ini sukses dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta api cepat "whoosh". Anggarannya sangat besar sehingga sulit dihentikan di tengah jalan. Taktik seperti ini juga diterapkan oleh Jokowi dalam konteks lain.
Masih ingat kata-kata Presiden Jokowi kepada Menteri Nadiem Makarim agar memperbanyak anggaran riset? "Anggarannya diperbesar.... (agar) presiden yang akan datang pasti mau tidak mau (akan) melanjutkan. Presiden yang akan datang (enggak akan berani) motong (anggaran itu). Enggak berani," kata Jokowi dalam video rekaman pidatonya di forum Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia pada 15 Januari 2024.
Intinya, buat skala yang cukup besar untuk fait accompli. Orang akan berpikir terlalu sayang untuk dihentikan atau dianggap gagal, no matter what, karena ukurannya yang besar. Too big to fail.
Taktik ini membutuhkan resep lain agar mudah diterima publik sejak awal: mengelabui masyarakat. Jokowi menjajakan IKN dan Whoosh sebagai proyek bisnis/investasi B-to-B tanpa APBN. Warga mudah menerima proyek itu karena menganggap tidak ada risiko terhadap uang pajak mereka. Semua itu terbukti bohong.
Prabowo juga menjajakan proyek MBG dan KDMP sebagai proyek mulia yang dibiayai lewat efisiensi anggaran dan "uang yang diselamatkan dari korupsi". Sebagian publik menerima ini dengan anggapan toh itu gratis dan tidak ada tambahan beban APBN. Mereka tidak sadar telah dikelabui bahwa apa yang diklaim sebagai gratis dan kemurahan pemerintah ternyata ada harga yang harus dibayar: penyunatan anggaran pendidikan dan dana desa.
Apa pelajaran yang bisa dipetik? Pertanyakan dengan kritis sejak awal proyek-proyek yang kedengaran manis, "too good to be true", dan punya skala yang kolosal. Apalagi jika proyek itu tidak dibicarakan secara menyeluruh dan melibatkan banyak stakeholder.
Proyek-proyek seperti MBG dan KDMP yang tidak didasarkan pada kajian dan rencana yang matang (malah kabarnya berasal dari wangsit) sudah seharusnya ditolak sejak awal. Kita tidak akan bisa mengoreksinya setelah berjalan.
Menata Negara dengan Logika Komando
Kecenderungan pemerintahan yang mengadopsi pendekatan komando militer utk menyelesaikan persoalan negara yang bersifat kompleks. Penulis berpendapat bahwa logika komando memang efektif dalam situasi perang atau krisis yang menuntut kecepatan dan kepatuhan, tetapi tidak tepat diterapkan sebagai paradigma utama dalam tata kelola negara pada masa damai. Negara merupakan sistem yang kompleks, sehingga persoalan seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, regulasi yang tumpang tindih, dan lemahnya kelembagaan hanya dapat diatasi melalui reformasi sistemik yang berlandaskan prinsip good governance: akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi publik.
Tulisan ini menunjukkan bahwa pembentukan lembaga baru, pemecahan kementerian, dan sentralisasi pengambilan keputusan mungkin memberikan kesan cepat dan tegas, tetapi berisiko menimbulkan pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan, melemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, solusi yang lebih berkelanjutan bukanlah memperbanyak struktur organisasi, melainkan memperkuat institusi yang telah ada melalui reformasi birokrasi, deregulasi, dan digitalisasi tata kelola. Kesimpulannya, keberhasilan seorang pemimpin negara tidak diukur dari banyaknya lembaga yang dibentuk, melainkan dari kemampuannya membangun sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu melayani masyarakat secara berkelanjutan.
Dr. Ariadi MSi
Akademisi dan praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
BERITA TERKAIT: